Macron katakan "pintu selalu terbuka" untuk Inggris tetap di UE

Paris (ANTARA News) - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pintu "selalu terbuka" bagi Inggris untuk tetap tinggal di Uni Eropa (UE), setelah Perdana Menteri Theresa May mengatakan perundingan Brexit akan dimulai pekan depan.

"Tentu saja pintu selalu terbuka selama negosiasi Brexit belum selesai," ujar Macron dalam sebuah konferensi pers.

Namun, dia juga menghormati keputusan kedaulatan rakyat Inggris untuk keluar dari UE dalam referendum mereka setahun lalu, menambahkan bahwa awal perundingan merupakan tonggak sejarah penting.

"Kita harus jelas dan mengaturnya, dan setelah itu (proses Brexit) selesai kita harus menegaskan bahwa akan lebih sulit untuk membalik arah," katanya di istana Elysee.

Komentar Macron sama dengan yang disampaikan Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble pada Selasa (13/6).

"Jika mereka ingin mengubah keputusan mereka, tentu pintu masih terbuka, namun kemungkinannya kecil," ujar Schaeuble kepada Bloomberg Television.

May menegaskan kembali rencananya untuk tetap pada jadwal diskusi pekan depan, meskipun negosiasi untuk membentuk sebuah pemerintahan masih berlangsung.

Dia juga ditanya terkait kekalahan mayoritas parlemennya dalam pemilihan pekan lalu akan mengubah keputusan untuk menarik Inggris dari pasar tunggal UE dan serikat bea cukai, yang disebut "Brexit keras".

"Saya pikir ada satu kesatuan tujuan di antara orang-orang di Inggris. Ini adalah satu kesatuan tujuan karena telah memilih untuk meninggalkan Uni Eropa sehingga pemerintah mereka dapat mewujudkannya dan membuat kesuksesan," katanya.

May mengatakan proses tersebut akan mengarah pada "pengaturan untuk Brexit yang akan menjadi kepentingan Inggris Raya dan 27 anggota Uni Eropa lainnya."

Setelah pembicaraan tersebut, May dan Macron juga mengumumkan rencana aksi bersama mengatasi ekstremisme online yang bertujuan menekan raksasa internet dan perusahaan media sosial untuk mengatasi propaganda teror dan perkataan yang mendorong kebencian.

Ini termasuk mengeksplorasi pembuatan undang-undang baru yang akan menjatuhkan hukuman pada perusahaan internet jika mereka gagal bertindak, demikian AFP.