Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan DPR belum melayangkan surat undangan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penggunaan hak interpelasi sikap pemerintah terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai pengembangan nuklir Iran. "Suratnya belum saya layangkan. masih menunggu Rapat Bamus DPR," kata Ketua DPR RI Agung Laksono di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin. Agung mengemukakan, sampai sekarang Bamus DPR belum menetapkan jadwal untuk membahas penyampaian undangan kepada Presiden. Karena itu, belum dipastikan kapan undangan kepada Presiden itu disampaikan. Agung berharap pemerintah merespon secara positif penggunaan hak interpelasi tersebut. Jika peemrintah secara positif menanggapi inetrpelasi itu, tentu DPR perlu menanggapinya secara baik. "mari sama-sama saling menghargai," katanya. Rapat Paripurna DPR RI pekan lalu secara resmi meloloskan penggunaan hak interpelasi dengan dukungan suara mayoritas (tujuh fraksi), sedangkan dua fraksi menolak dan satu fraksi abstain.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
