Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia mencatat dana Pemerintah Daerah, baik propinsi ataupun kabupaten/kota, sampai April lalu sebesar Rp90 triliun hanya disimpan di perbankan. "Catatan kami menunjukkan bahwa dana pemda, kab/prov yang tersimpan di bank bukan hanya di BPD dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito berjumlah Rp90 triliun. Ini suatu jumlah yang sangat besar jika ini bisa dimanfaatkan digerakkan, maka bisa jadi motor ekonomi yang sangat berarti di daerah," kata Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, dalam raker dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Senin. Burhanuddin mencontohkan jika dana nganggur tersebut dimanfaatkan setidaknya akan mengurangi beban perekonomian dan juga mengurangi beban BI dalam membayar bunga SBI. "Saya kira mungkin sebaiknya ada jadwal yang jelas untuk penggunaan uang tersebut, sehingga penarikan dari uangnya juga bisa terencana dengan baik dan kalau dia terencana dengan baik akhirnya tidak membebani negara," katanya. Sementara untuk penyaluran kredit perbankan, BI mencatat hingga triwulan I 2007 (year to date) pertumbuhannya mencapai 1,2 persen sehingga menjadi Rp843 triliun. "Secara year on year pertumbuhan kredit mencapai 16,6 persen. Kenaikan tersebut dipicu dari kredit valas yang cenderung meningkat setiap bulannya," katanya. Burhanuddin menambahkan untuk lebih mendorong pertumbuhan kredit, BI telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bersifat relaksasi yang diharapkan dapat mendorong bergeraknya sektor riil. Relaksasi yang dilakukan terutama terkait dengan ketentuan Penilaian Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Bank Umum serta melakukan penyamaan persepsi dengan perbankan, sebagai tindak lanjut ketentuan relaksasi yang telah dikeluarkan pada 2006. (*)
Copyright © ANTARA 2007
