"Sebetulnya itu tidak ada lagi yang namanya tuslah, sebetulnya tidak boleh lagi itu dari sisi YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia) itu tidak sesuai," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto Iskadar usai diskusi soal persiapan mudik Lebaran 2017 di gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa.
Mengenai Bus AKAP P9BC rute Cikarang-Kampung Rambutan menaikkan tarif 25 persen dari Rp8.000 menjadi Rp10.000, ia mengatakan: "Ya kita tindak, nanti kita cabut KP (Kartu Pengawas)-nya," katanya.
Ketua DPP Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Adrianto Djokosoetono mengimbau warga segera melapor jika menemukan pelanggaran.
"Itu bisa dilaporkan karena tidak sesuai," katanya.
Dia mengatakan Organda sejak April telah menegaskan kepada seluruh Perusahaan Otobus untuk mematuhi aturan terkait tarif batas atas dan bawah dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.36/2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Aras dan Bawah Angkutan Penumpang AKAP Kelas Ekonomi.
Berdasarkan aturan tersebut, tarif dasar ditetapkan Rp119 per penumpang per kilometer untuk wilayah I Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara dan Rp132 per penumpang per kilometer di wilayah II Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lain.
Tarif batas atas di wilayah I sebesar Rp155 per penumpang/kilometer, wilayah II Rp172 per penumpang/kilometer, sementara itu tarif batas bawah wilayah I Rp95 per penumpang/kilometer, dan wilayah II Rp 106 per penumpang/kilometer.
Adrianto mengatakan untuk pengawasannya, saat ini ini di dua teminal telah menerapkan sistem pembelian tiket secara elektronik, yaitu di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur dan Terminal Tirtonadi, Solo.
"Warga bisa membeli dengan transparan, tidak ada tarif yang tidak sesuai ketentuan," katanya.
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
