Bangkok (ANTARA News)- Thailand, Senin, menolak memberikan komentar bahwa kelompok-kelompok garis keras dari Kamboja dan Indonesia melatih kelompok separatis di Thailand Selatan, setelah tuduhan-tuduhan itu menimbulkan kemarahan dari Kamboja. Jenderal Watanachai Chaimuanwong, penasehat senior perdana menteri Thailand, pekan lalu mengatakan bahwa para ahli asing memberi bantuan senjata-senjata dan melatih membuat bom di wilayah selatan yang berpenduduk mayoritas Muslim. Tapi pada hari Senin ia mengatakan pemerintah tidak punya bukti untuk mendukung pernyataan-pernyataan itu, dan mengatakan itu adalah satu "masalah peka." "Laporan-laporan intelijen menuding para ahli dari Indonesia dan Kamboja melatih gerilyawan di Thailand selatan, tapi pemerintah tidak dapat membuktikan atau mengkonfrimasikan kebangsaan mereka karena kami belum memiliki bukti yang jelas," kata Watanachai kepada wartawan, seperti dikutip AFP. Watanachai, Kamis, mengatakan pihak berwenang Thailand sedang menyelidiki laporan-laporan bahwa ratusan warga Muslim Kamboja yang memiliki hubungan dengan jaringan Jemaah Islamiyah (JI) mungkin telah menyelinap masuk ke Thailand. Pernyataannya itu tidak dapat diterima oleh Kamboja. Khieu Kanharith, jurubicara pemerintah Kamboja, mengatakan itu adalah satu "tuduhan kotor" dan menuduh Thailand berusaha mencari kambing hitam atas aksi kekerasan di wilayah selatan itu. Lebih dari 2.200 orang tewas di tiga provinsi selatan, Pattani, Narathiwat dan Yala, yang berbatasan dengan Malaysia sejak aksi kekerasan terbaru meletus Januari 2004, dan para gerilyawan kini meningkatkan serangan berdarah mereka dalam usaha untuk mendirikan sebuah negara terpisah. Pemerintah Thailand sebelumnya membantah bahwa para gerilyawan menerima bantuan dari kelompok-kelompok luar negeri, dan menegaskan ini adalah satu masalah dalam negeri. Watanachai, Senin, mengemukakan pemerintah, yang dibentuk setelah kudeta September tahun lalu, kembali berusaha untuk melakukan perundingan dengan para gerilyawan dalam usaha terbarunya untuk mengakhiri aksi kekerasan itu. Akan tetapi, ia memperingatkan bahwa kerusuhan itu tidak bisa diselesaikan dalam masa jabatan pemerintah ini. Junta yang berkuasa berjanji akan menyelenggarakan pemilu dan membentuk pemerintah yang dipilih secara demokratis akhir tahun ini. (*)

Copyright © ANTARA 2007