Turki tolak keputusan referendum kemerdekaan suku Kurdi Irak

Ankara, Turki (ANTARA News) - Turki mengecam rencana oleh wilayah otonomi Kurdi Irak untuk menyelenggarakan referendum kemerdekaan, dan menyebut tindakan yang mengejutkan oleh tetangga dan sekutunya itu sebagai "kekeliruan besar".

Tindakan tersebut, katanya, rentan dan bisa menciptakan masalah baru bagi wilayah itu.

Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan di dalam satu pernyataan bahwa keutuhan wilayah Irak adalah "prasyarat" bagi kestabilan yang langgeng buat negeri tersebut dan mendesak suku Kurdi Irak agar menjadi bagian dari upaya untuk memperkokoh persatuan Irak.

Para pejabat Kurdi Irak pada 7 Juni mengatakan wilayah itu akan menyelenggarakan referendum kemerdekaan pada 25 September, tindakan yang belum dijawab oleh Pemerintah Federal di Baghdad --yang tak ingin kehilangan wilayah yang luas, terutama wilayah yang kaya akan minyak.

Berita tersebut tidak mengejutkan sebab suku Kurdi Irak telah lama berusaha memperoleh kemerdekaan dari bagian lain Irak, sebagaimana dikutip dari Xinhua, Senin pagi.

Dalam beberapa bulan belakangan, Massoud Barzani, Presiden Wilayah Kurdi Irak (KRG), telah mengatakan ia akan mendorong dilaksanakannya pemungutan suara rakyat.

Arbil, Ibu Kota KRG, dan Ankara telah mengembangkan hubungan keamanan, ekonomi, dan politik erat selama sekitar satu dasawarsa, keduanya menentang keras kehadiran IS.

Turki, yang menghadapi aksi perlawanan suku Kurdi di wilayahnya, menentang tindakan ke arah kemerdekaan wilayah Kurdi. Turki khawatir negara Kurdi akan merusak kestabilan provinsi selatannya, tempat tinggal jutaan orang Kurdi Turki.

Selain itu, jika satu negara Kurdi berdiri dari Irak, Ankara menganggap orang Kurdi akan mungkin menduduki dan menguasai wilayah di Suriah --yang bisa menghasilkan ancaman keamanan di sepanjang perbatasan Turki.

"Kami menghadapi cukup banyak masalah di wilayah kami. Kami percaya tidak benar untuk menciptakan daerah konflik baru," kata Perdana Menteri Turki Binali Yildirim, yang menyebut tindakan tersebut "tak bertanggung-jawab".

Harian pro-Pemerintah Turki Yeni Safak pada Sabtu (10/6) melaporkan bahwa Ankara akan memberlakukan sanksi ekonomi dan politik terhadap suku Kurdi Irak jika mereka tidak mundur dari keputusan mereka.

Iran, tetangga lain Irak, juga menentang kemerdekaan suku Kurdi sejalan dengan sikap Turki dan paling mungkin akan terus menentang referendum yang mungkin digelar.

Departemen Luar Negeri AS pada Kamis menyatakan Washington menentang rencana referendum Pemerintah Kurdi Irak. Pemungutan suara tersebut, katanya, akan menjadi pengalih perhatian dari prioritas yang lebih mendesak, termasuk perang melawan ISIS.

"Amerika Serikat mendukung Irak yang bersatu, federal, stabil dan demokratis," kata wanita Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert.

Suku Kurdi Irak baru-baru ini menikmati otonomi yang nyaris total, tapi ketegangan dengan Pemerintah Baghdad tetap ada mengenai kendali atas cadangan minyak.