KPK sayangkan fraksi-fraksi DPR ubah sikap dalam Pansus Angket

Ada pihak yang bilang ini memperkuat tetapi memangkas kewenangan KPK

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa pada sikap beberapa fraksi DPR RI yang berubah sikap dengan mengirimkan wakil dalam Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK.

"Yang pasti kami sayangkan sikap beberapa fraksi yang berubah, entah karena faktor apa meskipun sebagian fraksi bilang itu untuk penguataan KPK tetapi nanti kami lihat bagaimana sebenarnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Menurut Febri, banyak pihak yang mengatakan penguatan KPK itu kemudian ujung-ujungnya berupaya merevisi Undang-Undang KPK.

"Ada pihak yang bilang ini memperkuat tetapi memangkas kewenangan KPK. Saya kira kami perlu hati-hati dengan pernyataan memperkuat KPK," ucap Febri.

Anggota Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa terpilih menjadi Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK dalam pemilihan yang dilakukan di rapat perdana Pansus Angket KPK yang berlangsung tertutup pada Rabu.

"Telah terpilih Ketua Pansus Angket KPK Pak Agun Gunandjar dengan para Wakil Ketua Pansus yaitu Risa Mariska (FPDIP), Dossy Iskandar (Fraksi Hanura), dan Taufiqulhadi (Fraksi Nasdem)," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon usai memimpin Rapat Pansus Hak Angket KPK di DPR.

Agun mengapresiasi seluruh fraksi yang telah mempercayakan jabatan itu kepada dia dan tiga Wakil Ketua Pansus KPK untuk memimpin kerja Pansus sesuai Tata Tertib DPR.

Pemimpin Pansus, menurut dia, akan menyusun agenda kerja, mekansime kerja, serta susunan anggaran pembiayaan Pansus.

"Kalau anggota Pansus belum bisa memberikan saran, maka ijinkan kami para Pimpinan Pansus berembuk dan kita ingin ketentuan Tatib dilaksanakan yaitu Pimpinan Pansus bersifat kolektif dan kolegial," ujar Agun.

Fadli mengatakan Rapat Pansus dihadiri enam fraksi yaitu PDI Perjuangan, Golkar, PAN, PPP, Nasdem, dan Partai Hanura.

Usul hak angket tercetus saat KPK mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III Rabu dini hari 19 April karena KPK menolak membuka rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II dari fraksi Partai Hanura Miryam S. Haryani di luar persidangan dalam kaitannya dengan kasus KTP Elektronik.

Pada sidang dugaan korupsi e-KTP pada 30 Maret 2017, penyidik KPK yang menangani kasus tersebut yaitu Novel Baswedan mengatakan Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III untuk tidak mengakui fakta-fakta menerima dan membagikan uang dalam penganggaran e-KTP.

Waktu itu Novel menyebut Ketua Komisi III dari Golkar Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Komisi III dari Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, anggota Komisi III dari Hanura, Sarifuddin Suding, anggota Komisi III dari PDIP Masinton Pasaribu dan satu orang lagi.