Saya kira mereka tidak akan statis, mereka kan selalu mengaktualisasikan."Jakarta (ANTARA News) - Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) akan mensosialisasikan Pancasila dari tingkat bawah agar makna Pancasila lebih terealisir, kata anggota Dewan Pengarah UKP PIP Andreas Anangguru Yewangoe.
"Saya kira yang mau dicapai oleh Peraturan Presiden dengan pembentukan unit ini, bagaimana Pancasila itu sungguh-sungguh tersosialisasi bukan dari atas, tapi dari bawah," ujarnya di Kompleks Istana Presiden RI, Jakarta, Rabu.
Mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI) itu dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara bersama dengan delapan orang anggota Dewan Pengarah UKP PIP dan seorang Kepala Eksekutif UKP PIP.
"Saya ambil contoh, ini bukan contohnya Presiden, tapi contoh dari saya, misalnya bagaimana agar di sekolah suasana Pancasila itu diciptakan, kan di Sumatera Barat ada guru sekolah tidak mengizinkan anak yang nonmuslim membaca pembukaan UUD. Ini sangat tidak Pancasilais. Ini contoh kecil, tapi dampaknya besar," ungkap Andreas.
Andreas juga menilai bahwa anggota Dewan Pengarah punya pemikiran yang dinamis mengenai Pancasila, meski mereka sudah berusia lebih dari 50 tahun.
"Saya kira tidak usah dilihat dari mereka itu sepuh, tapi lihat juga cara berpikir mereka. Saya kira mereka tidak akan statis, mereka kan selalu mengaktualisasikan," ujarnya.
Ia meyakini pendekatan yang dilakukan oleh UKP PIP tidak akan sama dengan metode Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang dilakukan Orde Baru.
"Bentuknya pasti tidak sama dengan P4, tapi persisnya kan ini baru terbentuk, apalagi ada badan di bawah pengarah, jadi merekalah yang kira-kira akan lebih implementatif," ungkap Andreas.
Sementara itu, Kepala Eksekutif UKP PIP Yudi Latief menambahkan: "Perpres memandatkan peninjauan sistem pengajaran Pancasila di sekolah, peran komunitas harus diperkuat. Supaya unit hanya jangan semacam sosialisasi, pembekalan, tetapi juga pengukuran penerapan pancasila ke dalam berbagai indikator. Jangan abstrak, teoritis."
Preside Jokowi hari ini melantik sembilan orang di Dewan Pengarah UKP PIP, yakni Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Mahfud MD, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj.
Kemudian, mantan Ketua Umum PGIPHDI) Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia sekaligus CEO Garudafood Group Sudhamek.
Kepala UKP PIP adalah cendekiawan yang juga penulis buku "Negara Paripurna" Yudi Latief, yang juga Direktur Eksekutif Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Pancasila.
Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga baru itu ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi dengan program-program pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2017
