Kebijakan Kelautan Indonesia akan diluncurkan dalam konferensi PBB

Jakarta (ANTARA News) - Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) akan diluncurkan dalam Konferensi Kelautan Dunia yang digelar di markas besar Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, mengatakan peluncuran KKI menjadi salah satu agenda utama yang dipaparkan dalam sesi "Plenary Meeting" dengan 21 menteri dari berbagai negara.

Menurut Luhut, KKI memiliki arti penting karena pemerintah Indonesia menyadari tanggung jawab besar yang diemban untuk menjaga kesehatan laut serta wilayah perairannya.

Perdagangan global juga dinilai sangat bergantung pada perairan Indonesia karena potensinya yang besar. Belum lagi Indonesia memiliki luasan hutan bakau dan padang rumput laut terbesar di dunia serta menyimpan 17 persen dari terumbu karang dunia.

"Untuk menjaga itu semua, kami menyusun KKI yang terdiri dari tujuh pilar, yaitu pengelolaan sumber daya kelautan dan manusia, pertahanan, keamanan dan penegakan hukum di laut, tata kelola laut, ekonomi maritim, infrastruktur, manajemen zonasi dan lingkungan laut, budaya maritim serta diplomasi maritim," katanya.

Hal lain yang disampaikan Luhut adalah ancaman yang dihadapi oleh laut dari aktivitas manusia antara lain sampah plastik serta aktivitas "Illegal, Unreported and Unregulated Fishing" (IUUF).

"Minyak yang mencemari laut berasal dari aktifitas kapal atau pengeboran minyak, tumpukan sampah plastik laut yang mengambang menyerupai pulau raksasa kemudian dimakan oleh ikan atau mamalia laut lainnya juga berasal dari aktivitas manusia," ungkapnya.

Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional untuk mengatasi sampah plastik di laut yang didalamnya memuat tentang pengembangan bioplastik, pengelolaan sampah menjadi energi, daur ulang sampah serta penguatan kapasitas bagi pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah maupun memfasilitasi mereka agar bisa melakukan kerja sama di tingkat internasional dalam pengelolaan sampah.

Untuk menunjukkan keseriusan pemerintah, Luhut mengaku pemerintah Indonesia telah bertekad untuk mengurangi penggunaan plastik dalam waktu delapan tahun dan menginvestasikan sebesar 1 miliar dolar AS untuk program pengelolaan sampah.

Tidak hanya itu, aktivitas IUUF atau kejahatan transnasional di sektor perikanan yang mengancam keberlangsung sumber daya hayati di laut juga disebabkan oleh ulah manusia. Ia pun meyinggung kerusakan terumbu karang di Raja Ampat oleh kapal pesiar yang tak lain diakibatkan oleh kecerobohan manusia.

Terkait kejahatan IUUF, Luhut mengatakan pemerintah Indonesia tengah bekerjasama dengan negara kawasan di Asia Tenggara dan Asia Pasifik serta negara-negara pasar seperti Uni Eropa, AS, China, Jepang dan Korea untuk menyusun instrumen kerja sama regional guna memberantas kejahatan di sektor perikanan.

"Karena kami sadar bahwa kejahatan ini tidak hanya terjadi di dalam negeri namun juga terjadi secara global," ujarnya.

Terakhir, Luhut mengajak negara-negara pulau untuk membentuk forum negara kepulauan dan negara pulau di Konferensi Kelautan Dunia PBB. Menurut dia, sebagai negara kepulauan atau negara pulau, baik yang berpopulasi besar maupun kecil, memiliki tantangan yang sama.

"Indonesia telah kehilangan banyak penduduk serta pesisir pantainya karena naiknya permukaan laut maupun bencana alam seperti tsunami, oleh karena itu saya mengajak semua negara kepulauan maupun negara pulau untuk bekerjasama melalui sebuah forum," katanya.

Melalui forum tersebut, dia berharap ada pertukaran ilmu dan pengalaman serta melakukan pelatihan bersama dalam pengelolaan laut. Ia juga berharap pejabat pemerintah, peneliti, pihak swasta serta komunitas masyarakat bisa ikut bergabung dalam forum tersebut agar dapat menghasilkan solusi yang nyata.