"Pemerintah harus membuat simulasi pemilu serentak karena harus kebayang secara praktis penyelenggaraannya," kata Diah Pitaloka di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan simulasi itu sangat penting dilakukan karena pelaksanaan pemilu legislatif dan pemili presiden secara serentak, jangan sampai terjadi vakum kekuasaan.
Hal itu menurut dia karena Presiden akan mendapatkan mandataris MPR sehingga hal itu penting bagi transisi kekuasaan dalam demokrasi.
"Ini kan satu periode atau momentum sangat penting bagi transisi kekuasaan dalam demokrasi kita. Selain itu isu keamanan menjadi isu sangat patut untuk diperhitungkan karena ketika Pilkada Jakarta, hampir semua personil Kepolisian diperbantukan ke Ibu Kota," ujarnya.
Dia mengatakan kapasitas peradilan pemilu yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK) juga harus dipersiapkan secara matang khususnya untuk mengantisipasi adanya gugatan dalam Pilpres maupun Pileg.
Diah juga menilai penyelenggara pemilu harus mempersiapkan bagaimana distribusi logistik dan teknis penghitungan suara karena beban yang dikerjakannya ganda yaitu Pileg dan Pilpres.
"Lalu terkait post meyer misalnya bencana alam saat Pemilu serentak, bagaimana kesiapan pemerintah untuk mengantisipasinya," katanya.
Dia juga mengingatkan pelaksanaan Pemilu 2019 mensyaratkan digunakannya KTP Elektronik sehingga Kementerian Dalam Negeri harus memastikan pencetakannya selesai sebelum Pemilu.
Menurut dia selama ini pemerintah belum membicarakan terkait simulasi pemilu serentak tersebut karena hal itu penting agar pelaksanaan Pemilu serentak berjalan lancar dan aman.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
