Kalla: Abe sampaikan komitmen kerja sama penanggulangan terorisme

Tokyo (ANTARA News) - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyampaikan kembali komitmen Jepang kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme.

"Tadi di awal, Perdana Menteri Abe mengucapkan belasungkawa untuk korban ledakan bom di Melayu," kata Wapres RI usai melakukan pertemuan bilateral dengan PM Abe di Hotel Imperial Tokyo, Jepang, Senin.

Komitmen Jepang tersebut, antara lain ditunjukkan melalui penandatangan Nota Pertukaran mengenai Sistem Deteksi Wajah dan Gerakan kepada Pemerintah Indonesia pada akhir Mei 2017.

Selain di bidang penanggulangan terorisme, Wapres RI dan PM Jepang juga membahas percepatan realisasi investasi Jepang di Indonesia, terutama proyek kereta kecepatan sedang Jakarta-Surabaya, Pelabuhan Patimban Subang, Jawa Barat, dan pembangunan infrastruktur umum di pulau-pulau terpencil di Indonesia.

PM Abe juga menyampaikan komitmen untuk menerima lebih banyak tenaga kerja Indonesia di Jepang melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA), terutama untuk jasa perawat rumah sakit dan manula.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut, PM Abe juga meminta Indonesia untuk memberikan perhatian lebih pada masalah nuklir Korea Utara karena Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan negara pimpinan Kim Jong-un tersebut.

"Efek dia yang selalu terlibat dengan nuklir ini dianggap berbahaya dan mengancam negara-negara lain, jadi kita diminta memberikan perhatian lebih," kata dia.

Hadir mendampingi Wapres dalam pertemuan tersebut, yakni Duta Besar RI untuk Jepang Arifin Tasrif, Utusan Khusus Pemerintah Indonesia untuk Jepang di Bidang Investasi Rahmat Gobel, mantan Menteri Pedagangan dan Duta Besar RI untuk Jepang Muhammad Lutfi, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohammad Oemar, dan Ketua Tim Ahli Wapres Sofyan Wanandi.

Di pihak Jepang, hadir mendampingi PM Abe, yakni Penasihat Khusus PM Abe Hiroto Izumi, Direktur Jenderal Asia Barat Daya dan Tenggara Kementerian Luar Negeri Jepang Kazuya Nishida, dan Direktur Jenderal Kerja Sama Internasional/Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) Jepang Takio Yamada.