Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya hadir secara langsung dalam rapat paripurna DPR untuk menjawab interpelasi mengenai dukungan RI terhadap resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang menjatuhkan sanksi kepada Iran, kata DR (HC) KH Hasyim Muzadi. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengemukakan hal tersebut saat menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela menghadiri Silaturahmi Kiai Pengasuh Pondok Pesantren dan Rapat Kerja Nasional Rabithah Ma`ahid Islamiyah (RMI) Nahdatul Ulama di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu. "Menurut saya, dalam rapat paripurna nanti seharusnya Presiden hadir langsung untuk menjelaskan permasalahan yang sebenarnya," katanya. Menurut Hasyim, untuk menjawab interpelasi DPR mengenai dukungan RI terhadap resolusi DK PBB itu, seorang menteri belum cukup untuk mewakili Presiden. "Kalau rapat paripurna sangat pantas jika Presiden yang hadir. Kalau rapatnya fraksi, ya sudah cukup kalau yang hadir menteri," katanya. Dikatakannya, pemerintah Iran sebenarnya hanya mengharapkan dukungan moral dari Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. "Sebenarnya yang diinginkan Iran adalah dukungan moral saja, sebagai solidaritas negara-negara muslim. Jika meminta dukungan Qatar dan Afsel, itu tidak mungkin," kata tokoh NU yang kerap berkunjung ke Timur Tengah itu. Hasyim menyatakan menghargai langkah DPR menggunakan interpelasi untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah mendukung resolusi DK PBB yang memberi sanksi pada Iran. "Saya tentu menghargai DPR jika bersungguh-sungguh dalam melakukan interpelasi pada rapat paripurna nanti," katanya. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
