China nilai Menlu AS tak bertanggungjawab

China secara tegas menentang hal ini ..."

Shanghai (ANTARA News) - China menyatakan tidak puas dan menilai ucapan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) James Mattis mengenai Laut China Selatan dalam forum keamanan di Singapura, Minggu (4/6), tidak bertanggung jawab.

Pernyataan China itu terkait dengan komentar Mattis dalam acara tahunan Pembahasan Shangri-La di Singapura bahwa China menghina kepentingan negara lain dan mengabaikan hukum internasional.

Mattis juga menyatakan pembangunan dan militerisasi pulau buatan di Laut China Selatan merusak ketenangan kawasan, demikian laporan Reuters.

Pembahasan Tahunan Shangri-La mengacu dari dongeng modern yang telah diceritakan oleh penulis Inggris James Hilton dalam novelnya The Lost Horizon mengenai peristiwa di antara perang dunia pertama dan kedua di biara Tibet ada lembah Shangri-La yang hilang dari peradaban dunia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan menepis pernyataan Mattis sekaligus beragumen bahwa pembangunan sarana di Kepulauan Spratly (Paracel) di Laut China Selatan untuk memperbaiki keadaan kerja orang di sana, mempertahankan kedaulatan dan memenuhi tanggung jawab internasional China.

Kegiatan yang dilakukan oleh China, yang dikemukakannya melalui laman Kemlu China, tidak ada hubungannya dengan militerisasi.

Klaim China di perairan yang dilalui perdagangan kapal senilai sekitar lima triliun dolar AS per tahun itu diperebutkan juga oleh Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam. China dan Jepang yang sama-sama mengklaim pulau-pulau di Laut China Timur.

Hua mengatakan negara-negara di sekitar Laut China Selatan telah mencoba untuk menurunkan ketegangan, namun negara lain di luar kawasan justru telah bertekad menentang tren tersebut, membuat ucapan yang keliru, mengabaikan fakta dan mengaburkan "hitam-putih" dengan motif yang sepenuhnya tersembunyi.

"China secara tegas menentang hal ini dan mendesak pihak-pihak terkait untuk berhenti mengeluarkan ucapan yang tidak bertanggung jawab, dan sepenuhnya menghormati upaya negara-negara di kawasan ini untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan dan memainkan peran yang positif dalam hal ini," katanya.

Sebelumnya, Mattis mengatakan bahwa meskipun AS bekerja sama dengan China dalam masalah Korea Utara (Korut), namun tidak berarti Washington akan diam melihat kegiatan Beijing di Laut China Selatan.

Pada pekan lalu kapal perang Angkatan Laut AS berlayar dalam jarak 12 mil laut dari satu pulau buatan milik China yang dibangun di gugus karang yang disengketakan di Laut China Selatan.

Hal itu menjadi tantangan pertama ke Beijing sejak Presiden AS Donald Trump mulai menjabat pada Januari 2017.

AS akan terus beroperasi di mana pun hukum internasional mengizinkan, dan menunjukkan penyelesaian melalui kehadiran operasional di Laut China Selatan dan sekitarnya, demikian Mattis.

Hua langsung mengomentari bahwa China selalu menghormati kebebasan navigasi, namun menentang pertunjukkan kekuatan militer di Laut China Selatan dengan mengatasnamakan latihan karena merupakan ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan negerinya.

Bahkan, surat kabar China Daily edisi Senin ini menuduh AS melakukan kemunafikan bagi masyarakat internasional.

Keputusan Presiden AS Donald Trump keluar dari Kesepakatan Perubahan Iklim Paris 2015, menurut China Daily, adalah contoh terkini bagaimana Pemerintahan Trump mengingkari perjanjian internasional demi menyesuaikan kebutuhan egonya saja.