PWNU NTT dukung pemerintah bubarkan HTI

Kupang (ANTARA News) - Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Nusa Tenggara Timur dengan tegas menyatakan mendukung pemerintah Indonesia untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"HTI adalah sebuah organisasi atau harokah Islam yang berjuang untuk penegakan khilafah Islamiyyah dan penerapan syariat Islam," kata Rois Syuriah PWNU NTT Abdul Kadir Makarim di Kupang, Senin.

Abdul Kadir mengatakan bahwa organisasi HTI dikethaui ingin mengganti ideolgi bangsa Indonesia dari yang saat ini berideologi Pancasila menjadi ideologi agama.

NU NTT sendiri menyatakan sebagai warga negara yang baik, hal ini harus dihentikan karena dapat menggangu keberagaman dan toleransi antarumat beragama di Indonesia.

"Kita sudah sampaikan hal ini kepada seluruh pengurus wilayah NU di seluruh NTT, terkait penolakan tersebut," tuturnya.

Surat penolakan NU itu juga lanjutnya telah ia kirim ke Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), pemerintah pusat dan ke sejumlah instansi pemerintah terkait hal tersebut.

NU NTT sendiri lanjut Abdul Kadir menyatakan Indonesia memiliki empat konsensus kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI Harga Mati harus tetap dipertahankan.

Artinya jika ada pihak-pihal tertentu yang ingin menganti Pancasila dengan ideologi lainnya maka harus dilawan. Dan seluruh masyarakat Indonesia yang merasa dirinya Indonesia harus melawan pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa tersebut.

Makarim yang juga ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTT itu menyatakan bahwa dirinya tidak ingin suatu saat Indonesia akan menjadi seperti negara Timor Tengah yang sering terjadi konflik di mana-mana yang kemudian mengakibatkan banyak rakyatnya mengungsi.

Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya beberapa waktu lalu, mengatakan dirinya bersama semua unsur pemangku kepentingan di daerahnya tetap bersepakat menolak kehadiran kelompok ideologi radikalisme masuk ke provinsi kepulauan itu.

"Kami bersama Forkompimda dan juga pimpinan agama tetap bersepakat menolak radikalisme di sini," ujarnya

Gubernur Lebu Raya meminta semua pimpinan agama agar mengarahkan umat untuk tidak terpengaruh dengan berbagai urusan atau isu-isu intoleransi yang terjadi di daerah lain seperti Jakarta maupun lainnya.

Kita jaga daerah ini agar terus damai sehingga masyarakat kita bisa mencari hidup dengan tenang," katanya.

Menuruntya, isu agama merupakan isu paling sensitif yang bisa dimainkan oleh oknum atau kelompok kepentingan untuk menciptakan konflik yang memecah-belah persatuan dan kesatuan.