Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Alfitra Salam, mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh bangga karena terpilih kembali sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB lantaran hingga saat ini penegakan HAM di negeri sendiri masih lemah. "Jangan bangga, Indonesia seharusnya malu menerima kedudukan itu karena masih banyak masalah HAM yang hingga saat ini belum ada penyelesaiannya, misalnya masalah HAM di Aceh, tragedi Mei, juga kasus Munir. Tetapi, kalau pun Indonesia menerimanya, maka jangan hanya dianggap sebagai penghargaan saja," katanya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB bukanlah sebuah tolak ukur keberhasilan dalam penegakan hak asasi manusia karena pada kenyataannya hal tersebut belum terwujud sepenuhnya. Ia juga mengatakan, terpilih atau tidaknya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB, penegakan HAM harus benar-benar berjalan dan tidak semata-mata dilakukan karena mendapatkan perhatian dari lembaga Internasional tersebut. "Indonesia harus membuktikan kalau memiliki komitmen yang kuat dalam penegakan HAM di negeri sendiri," katanya. Indonesia telah terpilih kedua kalinya sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk periode 2007-2010 dalam pemilihan 14 anggota baru Dewan HAM yang digelar Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB, New York. Indonesia kembali mendapatkan kursi anggota setelah memperoleh suara 182 dari 192 negara anggota PBB dan jumlah tersebut merupakan yang terbesar untuk kawasan Asia setelah India dengan 184 suara. Selain Indonesia ada 11 negara lain yang telah terpilih pada putaran pertama yaitu India, Filipina, Qatar, Bolivia, Nikaragua, Mesir, Angola, Afrika Selatan, Madagaskar, Belanda, dan Slovenia. Sementara itu, pada putaran kedua, Italia dan Bosnia akhirnya memenangkan dua kursi anggota yang masih tersisa. (*)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
