MPR ingin etika berbangsa sebagai acuan dasar

Jakarta (ANTARA News) - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menginginkan agar etika kehidupan berbangsa dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehingga mampu menjaga kehormatan dan martabat diri sebagai warga negara.

"Konferensi Etika Kehidupan Berbangsa mencari formula agar etika kehidupan berbangsa dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam pembukaan Konferensi Etika Kehidupan Berbangsa di Gedung Nusantara IV, Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan MPR pada 2001 telah mengeluarkan Ketetapan MPR no.IV/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang secara singkat mengatur pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa yang mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, dan menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga negara.

Menurut dia kegiatan serupa pernah diselenggarakan di Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dan Komisi Yudisial yang menegaskan bahwa Pancasila sebagau ideologi negara dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara.

"Perlu revitalisasi etika sehingga menjadi acuan dasar dan kesadaran sebagai pejabat negara untuk melaksanakan dalam ranah etika," ujarnya.

Zulkifli menjelaskan etika kehidupan berbangsa itu meliputi etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakkan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, dan etika lingkungan.

Dia mengatakan tujuan konferensi tersebut bertujuan mendapatkan masukan mengenai arah kebijakan yang perlu diambil dalam rangka mengimplementasikan etika kehidupan berbangsa.

"Lalu mendapatkan masukan mengenai kaidah pelaksanaan internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa dan mendapatkan masukan mengenai langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penegakkan etika kehidupan berbangsa," katanya.

Acara itu merupakan kerjasama tiga lembaga negara yaitu MPR, KY, dan DKPP. Dalam acara itu juga dihadiri Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari dan Ketua DKPP Jimly Asshidiqie.