Bengkulu (ANTARA News) - Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai, penggunaan hak interpelasi DPR terkait sikap pemerintah mendukung resolusi PBB atas program nuklir Iran, tidak akan mengarah pada "impeachment" (pemberhentian) terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "DPR mengambil hak interpelasi hanya sebatas meminta penjelasan soal sikap pemerintah RI yang mendukung Resolusi DK PBB No 1747 mengenai perluasan sanksi atas program nuklir Iran, saya yakin tidak akan mengarah pada `impeachment," kata Nur wahid di Bengkulu, Jumat. Nur Wahid juga menyarankan agar SBY memenuhi undangan interpelasi itu guna memberikan penjelasan secara gamblang alasan dukungan terhadap resolusi itu di hadapan anggota DPR. Menurut dia, penjelasan langsung dari presiden sangat dinantikan oleh anggota DPR dan masyarakat Indonesia. Kedatangkan presiden memenuhi undangan itu akan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga DPR dan Presiden, serta menimbulkan harmoni dan mengakhiri konplik antara DPR dengan presiden. Mengenai sikap DPR untuk melaksanakan hak interpelasi, menurut dia tindakan itu telah menepis anggapan selama ini yang menyebutkan kalau lembaga tersebut hanya berani "hangat-hangat tahi ayam". "Sikap itu, membuktikan pada kita bahwa DPR ternyata berani secara berkelanjutan memperjuangkan kepentingan rakyat," tegas mantan Presiden Partai Keadilan Sejehtera itu. DPR berencana menggelar sidang interpelasi, namun jadwalnya baru akan ditentukan pada rapat Badan Musyawarah DPR pada Selasa (22/5).(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
