Paris (ANTARA News) - Perdana Menteri baru Perancis Francois Fillon, Jumat, membeberkan tim kabinetnya yang terdiri dari 15 menteri, tujuh diantaranya perempuan dan seorang tokoh sosialis Bernard Kouchner sebagai Menteri Luar Negeri. Susunan tersebut diungkapkan sehari setelah Presiden Nicolas Sarkozy, tokoh sayap-kanan yang memangku jabatan pekan ini dengan janji pembaruan radikal untuk membawa Perancis ke luar dari masalah sosial dan ekonomi, mengangkat Fillon sebagai Perdana Menteri. Banyak menteri tersebut bertugas di bawah pendahulu Sarkozy, Jacques Chirac. Tetapi ada banyak penunjukan yang mengejutkan, termasuk kehadiran banyak perempuan dan menteri pertama keturunan Afrika Utara, yang menyoroti tujuan yang diumumkan Sarkozy mengenai pemisahan diri secara mulus dengan masa lalu politik Perancis. Pengangkatan Kochner (67), dokter-yang-berubah-jadi-politikus dan yang mendukung pesaing Sarkozy dari kubu Sosialis, Segolene Royal, dalam kampanye pemilihan umum, telah menyulut aksi baru saling-tuduh di dalam kelompok sayap-kiri. Kouchner, pendiri badan amal Doctors Without Borders (MSF), adalah mantan Utusan Tinggi PBB di Kosovo dan salah satu politikus paling terkenal di negeri itu. Ia bertugas dalam pemerintah Sosialis, yang silih berganti, dari 1988. Tim Fillon meliputi mantan perdana menteri Alain Juppe sebagai orang nomor dua dalam pemerintahan di pucuk pimpinan kementerian-super baru urusan lingkungan hidup, pembangunan berkesinambungan dan energi. Juppe harus meninggalkan politik selama beberapa tahun setelah menjadi tokoh paling tinggi yang dihukum dalam skandal keuangan partai. Mantan menteri pertahanan Michele Alliot-Marie bertugas di Kementerian Dalam Negeri dan mantan menteri tenaga kerja Jean-Louis Borloo menjadi Menteri Ekonomi, Keuangan dan Tenaga Kerja, yang memelopori upaya bagi pembaruan ekonomi. Tokoh kondang lain yang diangkat ialah wanita jurubicara pemilihan umum Sarkozy, Rachida Dati, untuk memimpin Kementerian Kehakiman. Bukan hanya ia adalah salah satu wanita pelopor dalam pemerintahan tersebut, tetapi ia juga menjadi politikus pertama dari keturunan Afrika Utara yang memegang jabatan tinggi dalam pemerintah Perancis. Herve Morin, yang tadinya menjadi pemimpin partai sentris UDF, pimpinan Francois Bayrou, di parlemen, diangkat sebagai Menteri Pertahanan. Dengan pengangkatan tujuh wanita menteri, Perancis sekarang telah bergabung dengan Chile, Finlandia, Spanyol dan Swedia sebagai engara yang telah berusaha mengakhiri dominasi pria dalam politik dengan merangkul persamaan jenis kelamin di pemerintahan. Fillon akan memimpin partai UMP, pimpinan Sarkozy, dalam pemilihan anggota parlemen pada Juni dengan harapan dapat meraih mayoritas yang diperlukan guna mendorong pembaruan di negara ekonomi terbesar kedua di Eropa tersebut. Kebanyakan jajak pendapat menyatakan UMP akan dengan mudah meraih mayoritas itu. Fillon mengeluarkan pernyataannya sebagai seorang tokoh pembaruan saat menjadi menteri urusan sosial di bawah Chirac, dari 2002 sampai 2004, ketika ia meerombak sistem pensiun di Perancis, yang menghadapi protes sejuta orang di jalan. Persahabatannya dengan Sarkozy berawal pada 1990-an tapi ia mengeluarkan seluruh energinya untuk membangun mesin pemilihan Sarkozy setelah kehilangan pos pemerintahannya dalam perombakan pada 2005. Fillon, yang memiliki istri berkebangsaan Inggris, diangkat dan mulai bekerja sehari setelah Sarkozy (25) mengambil-alih jabatan kepala negara. Politikus berusia 53 tahun, yang mengotaki program pemilihan umum Sarkozy, dipandang sebagai pasangan tangan aman yang pengalamannya dalam penanganan serikat pekerja selama pembaruan pensiun akan menjadi aset penting bagi pemerintah baru. Sikapnya yang rendah hati seringkali digambarkan sebagai pengisi kekosongan bagi pihak super-aktif Sarkozy. Tetapi seperti juga Sarkozy, Fillon berpegang pada sikap "dapat-dikerjakan" di kancah politik, dan menampik pandangan bahwa Perancis tak dapat diperbarui.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
