Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) akan mendorong pihak swasta turut mempercepat pembangunan daerah tertinggal. Untuk itu, kata Menneg PDT Muhammad Lukman Edy di sela-sela kunjungan kerja di Rembang, Jawa Tengah, Kamis, kementeriannya akan membantu memfasilitasi sektor swasta yang mau berinvestasi di daerah tertinggal. "Kita akan mempermudah perizinan pihak swasta yang serius mau turut membangun daerah tertinggal," kata Lukman Edy usai meninjau sejumlah rumah yang telah mendapat bantuan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Desa Grawan, Kecamatan Sumber, Rembang, Jateng. Dikatakannya, untuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal, peran swasta sangat dibutuhkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. Terkait itu, kata Lukman Edy, belum lama ini dirinya telah berbicara di hadapan para pengusaha yang tergabung di Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Lukman Edy juga mendorong pemerintah daerah agar berupaya keras menarik investor dengan menunjukkan potensi yang dimiliki daerah setempat dan tidak mempersulit dalam hal perizinan. "Kalau pemerintah daerah sudah menggandeng investor, pemerintah pusat tentu siap memfasilitasi, baik dari segi legitimasi maupun material," katanya. Lukman Edy juga menyatakan akan lebih meningkatkan kordinasi dengan kementerian lain, terutama kementerian teknis, untuk memberi perhatian lebih pada daerah tertinggal. "Kita berharap di akhir masa kerja (kabinet) ini bisa berakhir dengan `happy ending`. Target mengentaskan 40 kabupaten tertinggal bisa dicapai," katanya. Kementerian Negara PDT sebelumnya telah menetapkan 199 kabupaten dari sekitar 400 kabupaten/kota sebagai daerah tertinggal yang secara bertahap diharapkan dapat dientaskan dari ketertinggalannya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
