PM Inggris harus ikut tanggung jawab atas bom Manchester, kata UKIP

London (ANTARA News) - Perdana Menteri Inggris Theresa May "harus mengemban sejumlah tanggung jawab" atas serangan teror di Manchester karena kebijakan pemangkasan anggaran yang ia tetapkan, ungkap wakil pemimpin Partai Independen Inggris (UK Independence Party /UKIP).

"Saya pikir dia harus mengemban sejumlah tanggung jawab. Semua politikus yang â€¦ memilih langkah pemangkasan, mengemban tanggung jawab," ungkap Suzanne Evans dalam peluncuran manifeso partai tersebut, seperti dilansir dari Kantor Berita AFP.

May merupakan menteri dalam negeri Inggris selama enam tahun sebelum menjabat perdana menteri tahun lalu usai pengunduran diri David Cameron setelah referendum Brexit.

Dia sebelumnya menuai kritik keras atas pemangkasan yang ditetapkan beberapa tahun setelah krisis keuangan.

Surat kabar Daily Telegraph pada Kamis mengatakan otoritas Inggris "menghadapi sejumlah pertanyaan atas berbagai peringatan dari penyerang Manchester yang tidak ditindaklanjuti."

Pemimpin UKIP Paul Nuttall, yang mendesak aksi penindakan terhadap laju keimigrasian dan keamanan yang lebih ketat menyusul serangan itu, mengatakan, "Politikus di negara ini sudah lemah dalam mengatasi isu ini selama bertahun-tahun."

"Dalam catatannya sebagai menteri dalam negeri, saya pikir itu mengerikan. Dia adalah menteri dalam negeri yang mengurangi jumlah petugas polisi, menurunkan jumlah penjaga perbatasan, mengurangi jumlah petugas penjara," tuturnya.

Namun dia menegaskan tidak menyalahkan secara pribadi atas terjadinya peristiwa tersebut.

"Saya sama sekali tidak ingin menyalahkannya secara pribadi atas serangan itu, sama sekali tidak. Yang ingin saya katakan adalah bahwa politikus di negara ini saat ini terlalu pengecut untuk benar-benar menghadapi permasalahan Inggris yang sesungguhnya," kata Nutall.

Ia mengatakan, partai tersebut menginginkan migrasi yang bersih -- diperkirakan mencapai 248.000 tahun lalu -- dan akan dihapuskan dalam lima tahun ke depan.

Evans mengatakan, imigran tidak lagi diizinkan mengakses National Health Service yang dikelola oleh oleh pemerintah.