... kebijakan itu membuat ruang gerak pasukan ISIS semakin terbatas...Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, meminta pemerintah Indonesia mengantisipasi dampak kebijakan Filipina yang memberlakukan darurat militer di Kepulauan Mindanao karena peristiwa bom di Kampung Melayu, Rabu malam (24/5), diduga berkorelasi dengan kebijakan tersebut.
"Pemberlakuan darurat militer di Pulau Mindanao oleh Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, harus dicermati pemerintah Indonesia. Karena, kebijakan itu membuat ruang gerak pasukan ISIS semakin terbatas," kata Hasanuddin, di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan karena ruang gerak di Filipina terbatas maka kelompok pendukung ISIS di Indonesia memunculkan eksistensinya dengan mengumumkan kepada dunia internasional bahwa mereka ada juga di Indonesia.
Selain itu dia juga menilai kelompok militan ISIS di Filipina memiliki korelasi yang kuat dengan kelompok militan di Indonesia sehingga akan sangat mudah mendapatkan akses untuk masuk ke Indonesia.
"Indikasi ada korelasi kelompok ISIS di Filipina dengan kelompok militan di Indonesia bisa dilihat dari tiga WNI terafiliasi ISIS yang tewas dalam bentrokan bersenjata melawan militer Filipina di Pulau Mindanao pada April 2017," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menghimbau pemerintah untuk menjalankan empat langkah dalam mengantisipasi aksi teror yang dilakukan kelompok ISIS.
Pertama, menurut Hasanuddin, pihak imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia, dan juga warga negara Indonesia yang kembali ke Tanah Air.
"Pihak imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk Indonesia, dan WNI yang kembali ke Tanah Air," katanya.
Dia menjelaskan langkah kedua, aparat intelijen harus aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan wilayah, terutama lokasi yang patut dicurigai sebagai tempat persembunyian dan latihan perang para combatan ISIS.
Langkah ketiga menurut dia, aparat keamanan harus aktif melakukan razia bahan-bahan kimia yang berpotensi bisa dijadikan bom.
"Apabila intelijen menemukan ada indikasi-indikasi yang kuat, segera koordinasi dengan aparat keamanan untuk segera dilakukan tindakan. Aparat keamanan lakukan sweeping bahan-bahan kimia yang berpotensi bisa dijadikan peledak," katanya.
Dia menjelaskan langkah keempat, Presiden Joko Widodo harus segera mengintruksikan semua unsur intelijen untuk melakukan operasi intelijen khusus mengejar dan menangkap aktor-aktornya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017
