Presiden Jokowi ingin lebih banyak lagi lembaga yang WTP

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menginginkan lebih banyak lagi instansi khususnya kementerian/lembaga yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).

Saat penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2016 di Istana Kepresidenan Bogor, Jokowi menginstruksikan instansi-instansi membentuk satuan tugas khusus dalam upaya meraih WTP dari BPK.

"Saya titip kementerian maupun lembaga segera dibentuk task force agar ke depan ini menjadi kewajiban, seharusnya menjadi hal yang biasa untuk mendapatkan WTP itu. Itu kewajiban kita dalam penggunaan uang rakyat, uang negara, untuk dikelola dengan baik," kata Presiden.

Dia bersyukur dan mengapresiasi kerja keras pemerintah pusat atas keberhasilan memperoleh predikat WTP dari BPK yang merupakan pertama kalinya bagi pemerintah pusat dalam kurun waktu 12 tahun terakhir.

"Alhamdulillah, setelah 12 tahun, untuk pertama kalinya pemerintah pusat telah diberikan opini WTP oleh BPK Republik Indonesia atas LKPP Tahun 2016. Ini adalah sebuah kerja keras kita selama ini, kementerian, dan semua lembaga dalam penggunaan uang rakyat, pengguna APBN," kata Jokowi.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan bahwa 73 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara mendapatkan opini WTP. Jumlah ini mencapai 84 persen atau meningkat dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 65 persen.

Lebih lanjut, sebanyak 8 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 6 LKKL memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau "disclaimer".

Terhadap kementerian maupun lembaga yang mendapatkan opini WDP dan TMP itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan untuk segera berbenah.

Kementerian dan lembaga yang memperoleh opini WDP adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia.

Sementara yang memperoleh opini TMP ialah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Badan Keamanan Laut, dan Badan Ekonomi Kreatif.

"Target tahun depan semuanya WTP. Jangan ada yang disclaimer. WDP aja tidak boleh. Memang sudah kewajiban kita untuk mengelola keuangan kementerian dan lembaga karena ini adalah uang rakyat," kata Presiden.

"Saya ingin esensi dari akuntabilitas pemerintah adalah pertanggungjawaban moral kepada rakyat. Jadi APBN harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan harus kita pastikan rakyat benar-benar mendapatkan manfaat dari penggunaan APBN kita. Jangan ada yang coba-coba berani memainkan uang rakyat."