Yogyakarta (ANTARA News) - Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Gadjah Mada (UGM) menganggap pemilihan final rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta periode 2007-2012 telah mencederai demokrasi yang tengah berjalan di negeri ini. "Hak pemerintah melalui Mendiknas sebesar 35 persen tidak seharusnya ada dalam demokrasi karena siapapun yang dipilih Mendiknas pasti akan menang," kata Amien Rais seusai rapat pleno MWA untuk memilih rektor UGM, Rabu. Ia memperkirakan suara yang dimiliki Mendiknas sebanyak 10,77 suara (35 persen) semuanya diberikan kepada Sudjarwadi. Seharusnya, kata Amien, Mendiknas membagi adil 35 persen suara yang dimilikinya kepada tiga calon rektor, Sudjarwadi, Sofian Effendi, dan Hardyanto Soebono. "Rupanya Mendiknas menggunakan haknya secara bulat dan utuh untuk mendukung satu calon yang berarti dia telah menentang arus sebuah proses demokrasi yang sedang berjalan," katanya. Ia menyesalkan perjuangannya bersama anggota MWA lain untuk membuat sebuah proses yang lebih demokratis dalam pemilihan rektor harus berakhir seperti ini. Sementara itu, Mendiknas Bambang Sudibyo justru menyatakan bahwa dalam pemilihan rektor UGM seharusnya pemerintah mempunyai hak suara sebesar 100 persen karena UGM adalah milik negara. "Aturan main dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 153 tahun 2000 hanya memberikan 35 persen suara bagi pemerintah yang ke depan akan dikaji kembali," kata Bambang. Proses pemilihan rektor UGM telah dimulai 2 April 2007 melalui berbagai tahapan. Dalam beberapa tahap awal Sofian Effendi selalu mendapatkan suara terbanyak, baik dalam polling sivitas akademik, maupun pada pemilihan dalam sidang gabungan Senat Akademik (SA) dan Majelis Guru Besar (MGB). (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
