BUMN yang Diprivatisasi Melalui IPO Kemungkinan Bertambah

Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian Boediono mengungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan diprivatisasi melalui penawaran saham perdana ("IPO"), kemungkinan jumlahnya akan bertambah dari yang sudah ditetapkan untuk tahun ini. "Kita lihat nanti, yang jelas dari yang sudah ditetapkan kita selesaikan, tapi ada kemungkinan pada pertengahan tahun kita bisa me-`review` lagi," kata Boediono di Gedung Departemen Keuangan Jakarta, Rabu. Ia menyebutkan, Komite Privatisasi pada pertengahan tahun ini bisa mengadakan pertemuan lagi untuk melihat BUMN-BUMN mana yang dapat memanfaatkan aliran dana masuk ke Indonesia saat ini. "Itu nanti Menneg BUMN akan mereview mana-mana yang siap untuk `issue` saham melalui IPO, artinya kita menangkap aliran dana masuk ke sini, bukan hanya ke Sertifikat Bank Indonesia (SBI) saja," kata Menko yang juga Ketua Komite Privatisasi. Menggiring aliran dana asing (capital inflow) yang saat ini cukup besar ke sektor riil merupakan upaya untuk mencegah pembalikan aliran modal masuk menjadi capital inflow. Pada awal tahun 2007, pemerintah menetapka sebanyak 15 perusahaan perseroan yang terdiri dari 9 perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki pemerintah dan 6 perusahaan yang kepemilikan sahamnya oleh pemerintah minoritas, masuk dalam program privatisasi 2007. Komite Privatisasi menetapkan program tahunan privatisasi perusahaan perseroan tahun 2007 melalui KEP-03/M.EKON/01/2007 tanggal 31 Januari 2007. Sebanyak 9 perusahaan persero mayoritas itu adalah Jasa Marga, BNI, Wijaya Karya, Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Permodalan Nasional Madani, Industri Soda Indonesia, Industri Gelas (Iglass), dan Cambrics Primisima. Sementara 6 perusahaan persero minoritas adalah PT JIHD, PT Atmindo, PT Intirub, PT PPLI, PT Kertas Blabak, dan PT Kertas Basuki Rahmat. Sebelumnya Kemnenterian BUMN mengusulkan adanya 12 perusahaan persero mayoritas, 5 BUMN konsultan konstruksi, dan 7 perusahaan patungan minoritas masuk dalam program privatisasi 2007. Namun Komite Privatisasi hanya menyetujui privatisasi terhadap 9 perusahaan perseroan mayoritas dan 6 perusahaan perseroan minoritas. Komite Privatisasi meminta penundaan privatisasi terhadap BTN, Krakatau Steel, Dirgantara Indonesia, Kertas Padalarang dan 5 BUMN konsultan karya untuk dilakukan kajian atau restrukturisasi.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007