Juru bicara demonstran yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Kepemudaan (OKP) Bojonegoro, Mustakim, dalam orasinya di depan gedung DPRD setempat, menyatakan OKP mendukung langkah pemerintah menempuh upaya hukum untuk membubarkan HTI.
Mereka mendesak pemerintah membersihkan birokarasi dari unsur-unsur HTI karena ormas itu mengancam NKRI dan bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. "OKP mendukung pemerintah membubarkan HTI karena mengusung gerakan khilafah," kata Mistakim.
Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia adalah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga menurut Mustakim sudah menjadi pilihan para pendiri bangsa sebagai ideologi banbgsa.
Di gedung DPRD rombongan pendemo diterima empat anggota anggota DRPD dari Fraksi PDIP, Nasdem, Hanura, dan PKB.
Kepada demonstran, anggota DPRD dari Fraksi Nasdem Nurani Rakyat Bojonegoro Ali Mustofa menyatakan fraksinya mendukung pembubaran HTI, bahkan itu berlaku untuk semua ormas yang tidak berazaskan Pancasila dan cenderung merongrong Pancasila.
"Kami juga akan menginvetaris anggota HTI yang duduk sebagai PNS, untuk selanjutnya dilakukan pembinaan," kata Ali.
Selain ke gedung DPRD, seribuan demonstran beratribut masing-masing menuju depan kantor Pemkab untuk menyampaikan aspirasi serupa, sementara puluhan polisi menjaga mereka agar tertib.
Pewarta: Slamet Agus Sudarmojo
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2017
