Jakarta (ANTARA News) - Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah untuk menerapkan aturan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) yang tegas untuk menjamin kebutuhan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. "Harus ada regulasi yang memaksa industri CPO untuk alokasikan secara riil dalam jumlah dan harga yang normal untuk bahan baku dalam negeri," kata Anggota Komisi VI DPRB dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima, dalam rapat kerja gabungan dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian di Gedung DPR, Jakarta, Selasa. Tanpa regulasi yang tegas, Aria meragukan implementasi kesepakatan para pengusaha untuk melakukan program stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri yang masih bertahan pada Rp7.900 per kg (rata-rata nasional). "Kalau cuma kesepakatan saja, saya ragukan implementasinya karena belum terjadi penurunan harga,"ujarnya. Regulasi yang tegas, menurut dia, sangat penting jika kenaikan harga CPO terjadi dalam jangka waktu yang lama. "Imbauan saja tidak cukup, karena semakin lama bisa mempengaruhi industri makanan dalam negeri yang menggunakan minyak goreng," tambahnya. Menurut dia, pengusaha perlu didesak untuk menjamin alokasi 10 persen pasokan CPO untuk kebutuhan dalam negeri sebelum melakukan ekspor. Anggota Komisi VIB DPR dari Partai Golkar, Nusron mendesak pemerintah untuk tutup ekspor sementara. "Kalau masih tidak bisa, pakai aturan kuota berdasarkan kebutuhan dalam negeri, kalau tidak bisa lagi baru naikkan pajak ekspor," katanya. Sementara itu, anggota DPRB Komisi VI dari Partai Amanat Nasional (PAN), Nasril Bahir meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam melakukan program stabilisasi harga maupun menaikkan Pungutan Ekspor (PE) agar tidak menjadi beban petani. "Skema program stabilisasi harga (PSH) akan jadi pembebanan pada petani, harga tandan buah segar (TBS) sawit ditekan oleh produsen. Pastikan itu tidak terjadi,"ujarnya. Nasril menyepakati usulan pengenaan kuota ekspor yang sempat tercetus dalam rapat kerja gabungan itu agar pasokan untuk kebutuhan dalam negeri tetap stabil namun ekspor juga lancar.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
