Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan memasukkan seluruh pembiayaan negara terkait penanganan lumpur Lapindo pada APBN Perubahan 2007, terutama untuk Kabupaten Sidoarjo yang mengalami dampak paling besar. "Apa yang akan kita lakukan pada APBN dalam rangka penanganan Lapindo akan disesuaikan dengan Keppres yang sudah ada (Keppres 31/2007-red). Di situ dirinci apa yang diambil alih pemerintah," kata Menko Perekonomian Boediono di Jakarta, Selasa. Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebutkan besar alokasi anggaran dalam APBN Perubahan itu akan disesuaikan dengan kemampuan penyerapan anggaran. "Fokus kita pada infrastruktur karena perekonomian Jatim berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik)itu mengalami cukup banyak pengaruh dari adanya lumpur lapindo ini terhadap situasi pertumbuhan ekonomi pada umumnya dan kesejahteraan rakyat," katanya. Menkeu juga mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menentukan secara spesifik sumber pembiayaan anggaran tersebut karena ada berbagai sumber yang bisa dapat digunakan untuk menutupi defisit itu. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan I/2007 mencapai 5,1 persen dengan sumber pertumbuhan terbesar berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restauran.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
