Kebijakan tersebut ditujukan untuk menghentikan program pengembangan persenjataan nuklir dan rudal dari Pyongyang.
"Kami tengah mempertimbangkan semua hal, termasuk program dari kantor TFI dan OFAC untuk menghentikan mereka," kata pejebat tersebut.
Menurut Reuters,TFI dan OFAC adalah dua direktorat di bawah Kementerian Keuangan yang menangani persoalan pendanaan terorisme dan penguasaan aset asing.
"Kami tidak akan berkomentar terhadap sanksi di masa mendatang, tapi kami jelas akan menggunakan semua kewenangan untuk memerangi aktivitas pendanaan ilegal dan terorisme," kata dia.
Korea Utara menembakkan sebuah rudal kendali dari perairan barat negara tersebut, hanya beberapa hari setelah pemimpin baru Korea Selatan menjanjikan perundingan damai dengan Pyongyang. Rudal itu terbang sejauh 700 km, demikian keterangan militer Seoul.
Sebelumnya pada Sabtu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin mengaku bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk menghentikan pendanaan terorisme, termasuk sejumlah sanksi untuk Korea Utara.
Kebijakan itu menjadi fokus pembicaraan dalam pertemuan sesama menteri keuangan G7 di Bari, Italia.
"Perdagangan memang isu penting, tapi fokus terbesar dalam pertemuan itu adalah bagaimana bekerja sama untuk memerangi pendanaan teroris," kata dia.
Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara anggota G7 berjanji untuk memperkuat cara yang bisa secara efektif menghentikan pendanaan terorisme, termasuk di antaranya saling berbagi informasi dan membekukan aset pihak-pihak yang terkena sanksi.
(Uu.G005)
Baca juga: (DPR AS setuju perketat sanksi Korea Utara)
Baca juga: (Presiden Korsel dan AS sepakat bekerja sama erat dalam krisis nuklir Korut)
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017
