Jakarta (ANTARA News) - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN), Sofyan Djalil, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengusahakan "good corporate governance" ke BUMN untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan badan tersebut untuk kepentingan politik mencari dana mendekati Pemilihan Pmum (Pemilu) 2009. "BUMN harus profesional," katanya di Jakarta, selasa. Menurut Sofyan, BUMN tidak boleh dijadikan tempat untuk mencari dana pemilu dan kepentingan politik lainnya, dan pihaknya akan terus melakukan usaha untuk memperbaiki kinerja BUMN melalui penerapan "good corporate governance". "Dengan `good corporate governance` dan `good governance` itu masalah dengan pemilu nggak relevan. selama ini kita terlalu besar kecurigaan, kecurigaan dan intervensi politik bisa terjadi kalau aturan mainnya tidak baik, jadi kita bereskan aturan mainnya," kata Sofyan Djalil. Dalam rangka menerapkan "good corporate governance" tersebut, Sofyan Djalil mengatakan bahwa saat ini pihaknya meminta para direksi BUMN untuk menandatangani pakta integritas. "Pakta itu berisi siap bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata," kata Sofyan. Sementara itu, Sofyan mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyelesaikan beberapa hal berkaitan dengan pergantian direksi dan komisaris di tubuh BUMN. "Yang tertunda, kita usahakan tempo satu bulan terakhir, intinya banyak direksi yang telah habis masa jabatannya tertunda, komisaris tertunda, dalam satu bulan itu saya selesaikan semuanya," kata Sofyan. Sofyan mengatakan bahwa direksi BUMN diprioritaskan berasal dari BUMN sendiri. "Kalau perlu keahlian tertentu, perlu mereformasi tertentu bukan tidak mungkin mengambil dari luar tetapi prioritasnya masih tetap dari dalam," kata Sofyan. Menurut Sifyan, pihaknya ingin segera meneyelesaikan masalah pergantian direksi dan komisaris tersebut secepat-cepatnya. "Supaya cepat mereka bergerak," katanya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
