Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memastikan akan hadir untuk memberikan jawaban atas interpelasi DPR soal dukungan RI terhadap resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB tentang nuklir Iran. "Presien sudah mengerti betul bahwa itu hak DPR untuk bertanya dan presiden akan menjawabnya dengan baik. Tetapi sebagaimana yang dilakukan presiden-presiden sebelumnya, yang melakukan jawaban tidak harus presiden, tetapi bisa diwakilkan," kata jurubicara Kepresidenan Andi Mallarangeng di Kantor Presiden, Selasa. Ditanya apakah pernyataannya menandakan presiden tidak akan hadir, Andi mengatakan, menurut UU dan Tatib DPR hak interpelasi adalah hak bertanya, sehingga pasti dijawab dengan baik. Tetapi belum tahu siapa yang akan memberikan jawaban. Pada Selasa (15/5) Rapat Paripurna DPR akhirnya menyetujui usul penggunaan interpelasi atas dukungan pemerintah terhadap resolusi DK PBB, terkait pengembangan nuklir oleh Iran. "Hak interpelasi akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari hak anggota dewan," kata Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, saat membacakan kesimpulan Rapat paripurna DPR di Gedung DPR/MPR. Persetujuan atas usul interpelasi itu diselesaikan melalui forum lobby. Hasilnya tujuh fraksi menyetujui, dua fraksi menolak (Partai Demokrat dan Partai Damai Sejahtera) dan satu fraksi abstain (Partai Bintang Pelopor Demokrasi). Tujuh fraksi yang mendukung, yaitu Fraksi Partai Golkar, PDIP, PAN, PPP, PKB, Partai Bintang Pelopor Demokrasi (BPD) serta PKS. Abdillah Toha, legislator PAN yang membacakan usulan interpelasi di paripurna menilai berkurangnya pendukung interpelasi menjadi tujuh fraksi sebagai sesuatu hal yang wajar. Dia mengatakan, Presiden diharapkan memenuhi undangan DPR untuk menjawab interpelasi DPR. "Yang memberikan jawaban pertama adalah Presiden, sewaktu tanya jawab boleh saja Presiden minta bantuan menterinya," katanya Salah satu pengusul interpelasi, Yuddi Chrisnady juga mengharapkan Presiden yang datang untuk menjelaskan ke DPR alasan dukungan Pemerintah terhadap resolusi PBB atas Iran. Politisi Partai Golkar menilai Menteri Luar Negeri sudah gagal menjelaskan di forum komisi Luar Negeri DPR. "Komisi I kecewa pada satu penjelasan Menlu sehingga kami mengharapkan agar Bamus DPR mengundang Presiden secara langsung," katanya. Salah satu penggagas interpelasi Sidharto Danusubroto juga menilai datangnya Presiden memenuhi undangan interpelasi menandakan kedewasaan demokrasi. Interpelasi yang terus patah di tengah jalan menandakan kurang dewasanya demokrasi di Indonesia. "Jangan sampai interpelasi patah di tengah jalan akibat lobby di Dharmawangsa," katanya. Ketua Fraksi PBR Bursah Zarnubi yang ditemui seusai paripurna menjelaskan alasan fraksinya abstain. Fraksinya mengkhawatirkan interpelasi akan membuat goncangan politik. "Kita ingin kondisi stabil," katanya. Di tengah kemiskinan dan pengangguran yang semakin bertambah keadaan akan semakin memburuk jika tejadi ketidakstabilan politik.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
