Ini harus disertifikatkan. Ini banyak sekali yang belum bersertifikat yang pada ujungnya menimbulkan konflik ..."Jayapura (ANTARA News) - Anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait, mengapresiasi program sertifikasi tanah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) , terutama dalam kunjungan kerjanya selama beberapa hari ke daerah.
"Program ini tentu saja sangat menggembirakan rakyat, mengerti rakyat. Pemberian sertifikat tanah ini juga memberi kepastian hukum atas hak tanah tersebut," kata Maruarar Sirait, melalui keterangan tertulisnya, Selasa
Maruarar Sirait sendiri ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan bertajuk "Lintas Nusantara" dari Aceh, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, hingga akan berakhir di Papua, yang antara lain membagikan sertifikat tanah.
Menurut Maruarar, program itu merupakan bukti keseriusan dan keberpihakan Pemerintahan Presiden Jokowi kepada rakyat.
Presiden Jokowi pada Selasa ini menemui ratusan warga penerima sertifikat hak atas tanah yang mengikuti progran strategi nasional pembinaan dan fasilitasi, serta kerja sama akses reform di Gedung Olahraga (GOR) Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Selasa.
Di Papua Presiden Jokowi menjelaskan bahwa sertifikat hak atas tanah menjadi program strategi nasional, karena masih banyak bidang tanah di seluruh Indonesia belum ada sertifkat.
"Ini harus disertifikatkan. Ini banyak sekali yang belum bersertifikat yang pada ujungnya menimbulkan konflik dan persoalan antarsesama warga, warga dengan pemerintah, warga dengan pengusaha atau lainnya," katanya.
Sementara itu, di Ternate, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil menyatakan bahwa 30 hingga 40 persen warga yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Maluku Utara (Malut) yang memiliki sertifikat tanah
"Kami meminta agar warga yang telah memiliki tanah untuk mengurus sertifikatnya, agar konflik pertanahan bisa terhindar," katanya, di Ternate, Selasa.
Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2017
