Bandung, (ANTARA News) - Gubernur Jawa Barat, H Ahmad Heryawan melarang pejabat dan jajaran SKPD dan instansi vertikal di bawahnya melakukan rapat di hotel.

"Bila rapat dan pembahasan itu bisa dilakukan di kantor sendiri, kenapa harus di hotel," kata Heryawan seusai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2009 kepada SKPD dan Kabupaten/ Kota di Gedung Paripurna DPRD Jawa Barat, Rabu.

Langkah tersebut, kata Heryawan dalam rangka penghematan dan efektifitas penggunaan anggaran.

Heryawan meminta SKPD dan instansi vertikal Pemprov Jabar lainnya untuk secara cermat dan akuntable dalam mengalokasikan anggaran di SKPD masing-masing.

"Bila penghematan dengan mengurangi rapat di hotel, minimal separuhnya anggaran untuk kegiatan itu bisa ditekan dan bisa dialokasikan untuk program lainnya yang lebih produktif," katanya.

Langkah pengurangan rapat di hotel-hotel itu, kata Heryawan sudah dilakukannya sejak tahun 2008. Hasilnya berhasil melakukan efsiensi anggaran.

"Nilai penghematannya saya belum tahu, namun sangat signifikan," kata Gubernur.

Selain akan mengurangi rapat-rapat di hotel, Gubernur Jawa Barat juga meminta jajarannya untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri, kecuali untuk hal yang sangat penting.

"Ke depan Pemprov Jabar merubah paradigma. Anggaran perjalanan ke luar negeri akan dikurangi. Sebagai gantinya ditawarkan ke pihak swasta untuk melakukan kunjungan ke luar negeri, pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator saja," kata Heryawan.

Menurut Gubernur, kunjungan ke luar negeri sebagian besar untuk keperluan promosi usaha dan studi banding.

"Kalau untuk studi banding sekarang ini bisa dilakukan melalui internet dan lebih praktis. Sedangkan untuk promosi kita akan tawarkan dunia usaha untuk menindak lanjutinya, pemerintah hanya memfasilitasi saja," kata Heryawan. (*)

Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009