Washington (ANTARA News) - AS memberikan jaminan baru bahwa memberikan uang pada Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) tidak akan melanggar sanksi keuangan AS, seorang pejabat senior AS mengatakan Senin. Jaminan itu, katanya, tercakup dalam pertukaran surat Senin dengan Uni Eropa dan ditujukan untuk meredakan kekhawatiran bankir dan menggerakkan pelan-pelan aliran dana ke rekening PLO yang diawasi oleh Menteri Keuangan Palestina, Salam Fayyad yang pro-Barat. "Kami telah mencapai satu perjanjian. Ini akan menjadi keuntungan penting bagi Fayyad yang mengoperasikan rekening PLO yang terpisah," kata pejabat senior Bush, yang berbicara tanpa menyebut nama itu, kepada Reuters. "Surat itu merupakan jaminan yang mereka minta," ia menambahkan. Namun ia menekankan pembatasan keuangan AS pada pemerintah Palestina, yang mencakup kelompok garis keras Hamas, akan tetap benar-benar berlaku. Washington menggolongkan Hamas sebagai kelompok teroris. Selain itu, warga negara AS yang ingin mendepositokan dana ke dalam rekening PLO harus mendapat surat izin khusus dari pemerintah AS untuk melakukan hal tersebut. Embargo bantuan Barat telah diberlakukan selama lebih dari satu tahun terhadap pemerintah Palestina hingga pemerintah itu mengakui Israel, meninggalkan kekerasan dan menerima perjanjian damai Israel-Palestina sebelumnya. Tujuan dari memberikan jaminan itu adalah untuk menjamin bahwa bank merasa nyaman mengirim dana ke PLO dan, pada gilirannya, akan memperkuat tokoh moderat Palestina seperti Fayyad dan Presiden Mahmoud Abbas dalam perjuangan kekuasaan mereka dengan Hamas. Bank khususnya gelisah untuk melakukan transfer ke rekening PLO sejak Fatah membentuk pemerintah persatuan dengan Hamas dan kelompok lainnya Maret. Fayyad ingin menggunakan rekening PLO untuk menerima 55 juta dolar AS yang anggota Liga Arab janjikan untuk membayar tiap bulan sekitar separuh gaji pegawai negeri. Para pekerja pemerintah telah tanpa gaji penuh sejak Hamas berkuasa Maret 2006 menyusul pemilihan yang menjatuhkan partai Fatah pimpinan-Abbas. Beberapa pembayaran telah dilakukan pada masa lalu melalui kantor Abbas tapi hanya sekali-sekali. AS juga telah berusaha mendorong segi kemiliteran Abbas dan bulan lalu pemerintah Bush mendapat izin dari Kongres untuk menghabiskan sekitar 60 juta dolar untuk memperkuat pengawal kepresidenannya (Abbas) dan untuk pengeluaran militer lainnya. Uang itu telah dihadang di Kongres karena kekhawatiran uang itu dapat mencapai Hamas, tapi Menlu AS Condoleezza Rice mengajukan rencana baru yang memotong dana yang ia khawatirkan dapat mencapai "tangan yang salah". (*)

Copyright © ANTARA 2007