PPP desak pemerintah panggil ormas diduga anti-NKRI

Ormas-ormas itu menganggap empat pilar itu sebuah keputusan yang belum final dan relatif. Karena itu mereka ingin menggantinya

Banjarnegara (ANTARA News) - Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy meminta pemerintah memanggil organisasi kemasyarakatan yang diduga anti Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menanyakan komitmen mereka dalam menjaga integritas negara dan bangsa Indonesia.

"Pemerintah sebagai fasilitator pembentukan ormas, harus memanggil ormas yang diduga anti-NKRI untuk menanyakan kebenarannya," kata Romahurmuziy saat pelantikan pengurus Ranting NU Kecamatan Bawang di Banjarnegara, Sabtu malam.

Langkah itu dinilainya perlu dilakukan sebelum pemerintah mengambil langkah tegas apabila benar ormas itu anti-Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945.

Menurut dia, apabila mereka mengaku tidak anti-Pancasila, mereka harus dipaksa membuat pernyataan tertulis tentang kesetiaan mereka kepada NKRI.

"Empat pilar itu bukan kebenaran mutlak, seandainya kesepakatan yang ikat kebersamaan itu tidak semua setuju namun itu hasil sintetis yang digali dari bumi Indonesia," kata Romi.

Romi sendiri melihat ada sebagian ormas dan gerakan di Indonesia yang bersifat transnasional dan memiliki tujuan menggoyahkan pilar-pilar kebangsaan.

Romi menilai organisasi-organisasi itu mengacuhkan kearifan lokal bahwa sebenarnya Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 sebagi empat pilar berbangsa adalah ketetapan final dalam perjalanan bangsa Indonesia.

"Ormas-ormas itu menganggap empat pilar itu sebuah keputusan yang belum final dan relatif. Karena itu mereka ingin menggantinya," tegas Romi.

Romi mengingatkan kepada ormas-ormas untuk tidak main-main dengan dasar negara Indonesia karena perdebatan ideologi negara apakah berbasiskan agama atau tidak, sudah menghabiskan banyak energi.