Pemerintah wajibkan transaksi tol non tunai Oktober

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan mewajibkan seluruh pengguna jalan tol di Indonesia melakukan transaksi dengan non tunai, mulai Oktober tahun ini.

"Kami sudah punya program.), Oktober ini semua cashless," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kepada pers, usai bertemu Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo di Jakarta, Rabu.

Basuki menjelaskan, sebagai penyedia infrastruktur pihaknya menunggu komando dari Bank Indonesia untuk mengeluarkan aturan yang diperlukan bagi kebijakan atau gerakan pembayaran non tunai itu.

"Problem saat ini, kalau pengguna tol, tap hari ini, BUJT-nya baru terima duitnya 180 hari kemudian. Ini yang kurang ok dari sisi operator tol," kata Basuki.

Jika nanti jadi non tunai 100 persen, Basuki berharap transaksi bisa diselesaikan atau uangnya bisa diterima oleh operator sore harinya.

Basuki menyebutkan, transaksi di jalan tol di seluruh Indonesia itu per tahun bisa mencapai Rp12 triliun.

Sementara itu, Gubernur BI Agus Martowardoyo mengaku, sebenarnya, Presiden Jokowi punya visi bahwa pengguna jalan tol tak perlu berhenti untuk tap kartu tol.

"Untuk menuju ke sana perlu standarisasi dan kita ingin semua perbankan bisa ikut menerbitkan kartu elektronik untuk bisa dipakai interkoneksi dan interoperasi, " kata Agus.

Sistem pembayaran ini, kata Agus, sejalan dengan "national payment gateway".

Jadi, kata Agus, nanti semua penerbit kartu tol, bank-bank dan bukan bank, kalau mau terbitkan kartu pembayaran itu harus standar.

"Kita punya clearing dan settletment, " katanya.

Clearing dan satteltment adalah membuat tagihan antara satu ruas jalan tol dengan ruas jalan tol lainnya dan perbankan semua bisa berjalan dengan lancar.

"Sekarang ini sudah cukup banyak yang bisa membayar dengan kartu, tapi belum seperti global best practice. Visi kami akan ke sini, " kata Agus.

Pengguna tol dengan kartu saat ini baru 23 persen.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry TZ. mengaku, sebelum Oktober pihaknya telah melakukan sosialisasi.

"Termasuk di dalamnya adalah kesiapan alat. Alat sudah siap dari Februari kemarin sudah bisa terima non tunai semua," katanya.

Kemudian, untuk perbankan bank diajak untuk menghapuskan biaya 0,03 persen dari setiap transaksi.

Hal lain yang disiapkan adalah kemudahan top up bagi pemilik kartu. "Pembaca kartu di tol bisa bagi semuanya dari segala macam bank dan tentu standarnya harus sama, " katanya.