Kami membuat Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Rakyat tidak cukup hanya diberi `equality`, lebih dari itu mereka butuh modal,"Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen membuat kebijakan dengan kombinasi yang tepat.
"Kami membuat Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Rakyat tidak cukup hanya diberi equality, lebih dari itu mereka butuh modal," ujar Darmin, dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, di Jakarta, Selasa.
Dalam rapat tersebut, Kelompok Kerja Kampanye dan Diseminasi Kebijakan (Pokja 1) menyinggung adanya pemberitaan yang menyebutkan paket deregulasi tidak prorakyat melainkan pro pada investor asing.
Menanggapi hal tersebut, Darmin mengatakan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi bukanlah satu-satunya kebijakan. Pemerintah juga menerbitkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi, serta kebijakan-kebijakan lainnya.
Ekonomi rakyat atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak cukup hanya dengan diberi ruang dan kesempatan yang sama, tapi juga harus diberikan bantuan.
Sedangkan paket kebijakan ekonomi atau paket deregulasi bertujuan membuka ruang iklim investasi yang sehat, sehingga investor menengah dan besar mendapatkan manfaat.
"Keduanya kita butuhkan, keduanya kami seimbangkan. Investasi asing kami dukung, rakyat juga kami dukung," kata Darmin.
Selain itu, Darmin juga mengatakan perlu mekanisme untuk membahas penerbitan paket deregulasi selanjutnya.
"Kami tidak bisa menggantungkan inisiatif deregulasi ini sepenuhnya ke dalam satgas. Satgas ini sudah fokus dalam lingkup kerja pokjanya masing-masing, sehingga inisiatif deregulasi selanjutnya tidak muncul secara tajam," kata dia pula.
(T.R031/B014)
Baca juga: (Darmin: Kebijakan pemerataan ekonomi berikan modal rakyat)
Baca juga: (Darmin: konsumsi dan ekspor dukung pertumbuhan ekonomi)
Pewarta: Calvin Basuki
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
