Menpan-RB: banyak program pemda tidak tepat sasaran

Di Yogyakarta sejak penerapan E-Government kegiatan berkurang drastis dari 3.800 kegiatan sekarang tinggal 800 kegiatan, artinya selama ini banyak yang tidak nyambung."

Padang (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengemukakan masih banyak program pemerintah daerah yang tidak tepat sasaran menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran.

"Saya pastikan banyak program dengan kegiatan tidak nyambung, bahkan ada kegiatan yang tidak mendukung program," kata dia di Padang, Jumat, dalam pertemuan dengan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sumbar dihadiri Sekda Provinsi Ali Asmar.

Ia menyampaikan Presiden Jokowi telah berpesan agar pemerintah daerah tidak usah terlalu banyak membuat program karena sebaiknya fokus pada beberapa saja namun bisa terealisasi dengan tepat.

"Karena itu jangan ada lagi temuan bendungan ada, irigasinya tidak ada, bahkan sawahnya juga tidak ada, jangan pakai prinsip yang penting proyeknya jadi, seharusnya bendungan ada, irigasi ada dan sawahnya juga ada jadi terkoneksi satu sama lain," katanya.

Asman mengingatkan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan jangan hanya berorientasi pada keberhasilan penyerapan anggaran semata.

"Kalau penyerapan anggaran 90 persen dipandang sudah hebat tapi hasilnya tidak jelas, uang yang telah digunakan tidak menghasilkan apa-apa," katanya.

Ia memberi contoh ada program pemerintah daerah meningkatkan produktivitas pertanian maka kegiatannya tentu upaya untuk mendukung bertambahnya hasil pertanian seperti penyediaan bibit unggul, pemberian pupuk, pembinaan petani.

"Tapi yang dibuat bukan itu malah menggelar seminar, studi banding jadi tidak tepat sasaran," ujarnya.

Apalagi ia melihat para pejabat eselon II di pemerintah daerah sudah berpengalaman puluhan tahun ada yang pintar menyembunyikan kegiatan dengan alasan titipan DPRD,

"Ini tidak boleh lagi terjadi ke depan, semua itu harus diperbaiki dimulai dari penyelenggara negara terutama pejabat eselon II," kata dia.

Akibat program dengan kegiatan tidak sinkron, ia menyebutkan berdasarkan penghitungan menyebabkan kerugian negara hampir Rp400 triliun.

Oleh sebab itu ia meminta dalam membuat program harus jelas apa tujuan yang hendak dicapai dan tidak ada lagi pemborosan dengan penerapan E-Government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Selain itu Asman juga minta pemerintah daerah menghemat anggaran dengan tidak membelanjakan pada kegiatan yang tidak penting.

"Di Yogyakarta sejak penerapan E-Government kegiatan berkurang drastis dari 3.800 kegiatan sekarang tinggal 800 kegiatan, artinya selama ini banyak yang tidak nyambung," kata dia.

Ia menambahkan jika ini diterapkan maka akan terjadi perubahan nyata sehingga reformasi birokrasi dapat terwujud yang menyebabkan Indonesia akan lebih maju.

Sementara Sekda Pemprov Sumbar Ali Asmar mengapresiasi kunjungan Menpan-RB ke Sumbar dan berharap kunjungan tersebut bisa dimanfaatkan oleh ASN untuk menyatukan pemahaman terkait kebijakan pemerintah pusat.

"Ini bisa memotivasi pemda agar lebih serius dalam melaksanakan reformasi birokrasi," ujarnya.