BPSJ-TK alokasikan Rp5 triliun untuk rumah pekerja

Jakarta (ANTARA News) - BPJS Ketenagakerjaan mengalokasikan Rp5 triliun pada 2017 ini untuk pembiayaan perumahan yang anggarannya berasal dari dana Jaminan Hari Tua (JHT).

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto usai menyaksikan peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan rumah susun sederhana hak milik (Rusunami) oleh Presiden RI, Joko Widodo, di Loftvilles City Serpong, Tangerang Selatan, Kamis, mengatakan sesungguh pihaknya memiliki cadangan dana hingga 30 persen (Rp60 triliun) dari total dana kelolaan yang ada.

Artinya, BPJS Ketenagakerjaan memiliki keleluasaan dana untuk pembiayaan perumahan bagi pekerja.

Berkaitan dengan itu, Agus mengimbau pekerja dan pemberi kerja (perusahaan) mendaftarkan diri dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, dan bagi yang sudah terdaftar tidak buru-buru mencairkan dana JHT, terlebih lagi jika masih bekerja.

"Semakin besar dana JHT yang terkumpul, maka akan semakin besar pula alokasi dana pembiayaan perumahan bagi pekerja," ujarnya.

Pembiayaan proyek pembangunan hunian terjangkau di Loftvilles City Serpong bekerjasama dengan Bank BTN sebagai bank mitra penyalur pembiayaan. Bagi pekerja yang ingin memiliki rumah melalui BPJS Ketenagakerjaan, bisa mendatangi Bank BTN dan mengajukan aplikasi kredit dengan melampirkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Jika dinyatakan lolos verifikasi kredit dari bank penyalur kredit dan verifikasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, maka pekerja dapat memiliki hunian impiannya," ucap agus.

Syaratnya, kepesertaan aktif di BPJS-TK minimal selama satu tahun, dan rumah yang akan dibeli merupakan rumah pertama. Pekerja yang memenuhi syarat bisa langsung mendapatkan bantuan perumahan dengan bunga sangat ringan.

Pekerja cukup menyediakan dana maksimal 5 persen dari harga total.

Sebelumnya, BPJS-TK juga membantu membiayai pembangunan rusunami vertikal bagi pekerja Sritex, Surakarta pada Jumat (21/4).

"Ke depannya, pola kerja sama seperti ini akan diperluas di seluruh Indonesia agar pekerja mendapat hunian layak dan dekat dari lokasi pabrik atau kantor," ujar Agus.