Muhaimin Iskandar kritik kebijakan menteri KKP soal cantrang

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pembina Gerbang Tani yang juga Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, mengkritik kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiasuti, yang melarang nelayan tradisional menggunakan jaring penangkap ikan atau cantrang.

"Banyak nelayan mengeluhkan kebijakan menteri Kelautan dan Perikanan yang melarang nelayan menggunakan cantrang. Kebijakan ini mempersulit nelayan," kata Iskandar melalui siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Siaran pers itu menyebutkan, Iskandari dalam kapasitasnya di kedua organisasi itu meninjau langsung ke komunitas nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Tegal Sari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu. Di sana dia guna mendengar keluhan para nelayan tentang itu yang telah mengemuka sejak dua tahun lalu.

Karena larangan pemakaian jaring atau cantrang itu, pendapatan para nelayan di sana menurun tajam.

Iskandar menyatakan akan mendesak Pudjiastuti untuk melaporkan kondisi para nelayan kepada presiden.

"Saya secara pribadi juga akan menyampaikan langsung fakta kehidupan nelayan kepada presiden. Saya juga akan mengundang menteri KKP untuk duduk bersama dengan nelayan mendiskusikan jalan keluar terbaik," katanya.

Menurut Iskandar, PKB didirikan KH Abdurrahman Wahid dengan salah satu tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Kalau saat ini ada menteri yang kebijakannya malah mempersulit nelayan, menurut dia, hal itu tidak sejalan dengan tujuan PKB.

"Jaring atau cantrang yang dilarang adalah buatan nelayan yang tidak merusak biota laut. Kalau Permen (Peraturan Menteri) KKP melah menyusahkan neloayan, mestinya dicabut," kata laki-laki yang pernah menjadi menteri Departemen Ketenagakerjaan pada masa pemerintahan Susilo Yudhoyono.