Presiden Jokowi jaring investasi Hong Kong

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Hong Kong adalah untuk menjaring investasi.

Tom, sapaan akrab Thomas, dalam paparan realisasi investasi di Jakarta, Rabu, menjelaskan peranan penting Hong Kong di Asia Pasifik, yakni sebagai pusat finansial pendanaan dan pintu gerbang pusat manufaktur di daratan China.

"Hong Kong itu sentra finansial, kalau kita bicara pendanaan infrastruktur, aliran modal, ya Hong Kong salah satu sentra investasi atau financial center," katanya.

Tom menjelaskan, pemerintah China memiliki program One Belt One Road sebagai zona integrasi ekonomi euroasia yang akan mengembangkan infrastruktur dari Afrika Timur, Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara dan China.

"Jadi kami antisipasi bahwa Hong Kong ini akan memainkan peranan yang sangat besar dalam program China untuk mengembangkan infrastruktur," katanya.

Lebih lanjut, Tom menuturkan kunjungan Presiden Jokowi ke Hong Kong juga penting lantaran wilayah tersebut menjadi pintu gerbang China Selatan yang menjadi pusat manufaktur.

Kawasan China Selatan yang dikenal sebagai "Pearl River Delta" itu terdiri atas sejumlah pusat manufaktur dunia seperti Shenzen dan Guangzhou.

Kunjungan Presiden Jokowi ke sana, kata Tom, akan menjadi salah satu cara menjaring investasi manufaktur agar bisa menanamkan modal mereka di Indonesia.

"Semua dari Apple, Lenovo, Huawei, semua barang elektronik itu manufakturnya di China Selatan. Jadi saat mereka mulai pindahkan pabrik ke Asia Tenggara, kita harus mulai ajak bicara mereka," kata Mantan Menteri Perdagangan itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dijadwalkan akan mengunjungi Hong Kong pada 30 April mendatang. Meski tujuan utamanya bertemu dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di sana, pada hari kedua kunjungan Kepala Negara akan melakukan pertemuan bisnis dan bertemu sejumlah CEO Hong Kong.

Pertemuan bisnis itu akan membahas beberapa hal terkait peningkatan kerja sama di bidang ekonomi bersama Hong Kong.

(T.A062/R010)