Pemerintah bahas penyelesaian ganti rugi lumpur Lapindo

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah telah membahas penyelesaian ganti rugi tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur Lapindo bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Lahan warga yang belum masih diselesaikan kurang sekitar Rp54 miliar dan diselesaikan oleh Pak Basuki (Menteri Pupera) yang sudah masuk di anggaran 2016-2017," kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo ditemui usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu.

Penyelesaian ganti rugi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan dilakukan bagi rumah atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan yang sah dan jelas.

Sementara itu, untuk ganti rugi bagi 30 perusahaan yang menuntut sekitar Rp701 miliar akan diselesaikan antar perusahaan.

Dia mengatakan pemerintah tidak menalangi ganti rugi bagi perusahaan.

"Sesuai dengan rapat kabinet sebelumnya, Pak Presiden menyampaikan bahwa itu harus busines to busines lewat perdata. Bukan ditalangi oleh pemerintah," kata Gubernur.

Selain itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menambahkan kendala yang terjadi adalah banyaknya pemilik lahan yang tidak memiliki berkas sah kepemilikan.

Perbedaan keterangan yang diberikan warga juga menjadi hambatan dalam pendataan lahan di area yang terdampak.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mencatat terdapat setidaknya 84 berkas yang tidak lengkap.

"Kendalanya bukti kepemilikan, berkas-berkas, ahli waris dan ada juga yang tidak ada ahli warisnya. Sudah dipanggil namun tidak datang sehingga tidak bisa diselesaikan," ujar Saiful.

Kemudian Menteri Pupera Basuki Hadimuljono mengatakan terdapat 244 berkas atau Rp54 miliar ganti rugi yang akan diberikan oleh pihaknya bagi masyarakat.

Selain itu, terkait keengganan pemerintah menalangi perusahaan yang terdampak bencana lumpur Lapindo karena perusahaan dianggap telah menggunakan jasa asuransi.

Basuki mengatakan dalam peta terdampak lumpur Lapindo tercatat ada 30 perusahaan dengan luas tanah 475.500 meter persegi atau mencapai sekitar Rp542 miliar.

Presiden Joko Widodo telah memimpin rapat terbatas terkait penyelesaian tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak pada Rabu sore.

Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Pupera Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Gubernur Jatim dan Bupati Sidoarjo.

(T.B019/B012)