Kemenkes: program imunisasi terpenuhi namun belum merata

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan M Subuh mengatakan realisasi target program imunisasi tahun 2016 sudah terpenuhi, namun masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Secara nasional cakupan imunisasi sudha mencapai target yang ditetapkan, namun disparitas masih ada, terdapat kesenjangan pada daerah lain," kata Subuh di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta, Selasa.

Beberapa provinsi yang cakupan imunisasinya masih di bawah 80 persen pada 2016 antara lain Papua, Aceh, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara.

Menurut Subuh, minimnya cakupan imunisasi di wilayah timur dikarenakan letak geografis dan kesadaran masyarakat yang kurang akan vaksinasi.

Sementara di Aceh, lanjut dia, dikarenakan adanya isu agama yang menyebutkan bahwa vaksin itu haram.

Cakupan imunisasi di Aceh pada 2013 dan 2014 sudah di atas 95 persen, namun pada 2015 dan 2016 menurun jadi di bawah 80 persen.

Untuk 2016 persentase realisasi program imunisasi sudah di atas 100 persen untuk 80 persen kabupaten/kota yang sudah melakukan imunisasi dasar lengkap, anak usia 0-11 bulan imunisasi dasar lengkap, dan anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2007, 2010, dan 2013 menyebutkan kecenderungan imunisasi dasar lengkap pada usia anak 12-23 bulan terus meningkat kendati masih ada anak yang tidak diimunisasi sama sekali.

"Tren cakupan imunisasi lengkap secara nasional mengalami peningkatan, namun masih terdapat anak-anak yang sama sekali belum mendapatkan imunisasi. Selama beberapa tahun persentasenya fluktuatif," ucapnya.

Kepala Sub-Direktorat Imunisasi Direktorat Surveilans, Imunisasi dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan dr Prima Yosephine memaparkan alasan yang menyebabkan orang tua tidak melakukan imunisasi pada anaknya antara lain tidak menginginkan efek demam atau sakit pascaimunisasi, faktor budaya dan agama, serta ketidaktahuan terhadap kewajiban vaksin.

(T.A071/C004)