Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang di Timika, Selasa, mengakui jika salama ini Pemkab Mimika belum sepenuhnya dilibatkan dalam diskusi bersama terkait persoalan PT Freeport di Timika.
"Perusahaan ini kan ada di wilayah hukum Pemkab Mimika termasuk Pemprov Papua, tapi jujur saja kami selama ini tidak pernah dilibatkan untuk berdiskusi bersama dengan pemerintah pusat soal Freeport," kata Yohanis.
Ia juga mengatakan bahwa sudah seharusnya pemerintah pusat melibatkan pihak Pemkab Mimika dan Pemprov Papua untuk duduk bersama membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Freeport tersebut.
Baca juga: (Pemerintah diingatkan pertimbangkan kestabilan Papua soal Freeport)
Yohanis menilai pemerintah pusat selama ini terkesan cuek dan tidak mau untuk melibatkan pemkab Mimika dan Pemrov Papua. Padahal implementasi kebijakan yang diambil pemerintah pusat sangat dirasakan juga oleh pihaknya di daerah.
"Akibat komunikasi yang tidak berjalan baik antara Freeport dan Pemerintah karyawan di Mimika menjadi korban. Lagi-lagi kami yang didatangi karyawan, kami didemo terus, kami ini mau sampaikan kepada siapa aspirasi karyawan ini," tuturnya.
"Seolah-olah di luar ribut tetapi Pemkab Mimika sebagai tuan rumah tidak pernah dipanggil, ini kan lucu menurut saya," ujarnya.
Untuk itu pihaknya berharap agar pemerintah pusat dapat segera melibatkan Pemkab Mimika dan Pemprov Papua untuk membicarakan berbagai hal tentang Freeport yang telah terjadi saat ini.
Baca juga: (Ratusan karyawan Freeport gelar demo di Timika)
Baca juga: (Polisi: mogok karyawan Freeport jangan ganggu kepentingan umum)
Pewarta: Jeremias Rahadat
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017
