"Sebenarnya kami sangat mendukung kebijakan itu, tetapi mencari investornya itu yang sulit, sebab orang di sana rata-rata tidak mampu jadi pengusaha," kata General Manager PT Pertamina MOR V, Herman M Zaini di Surabaya, Sabtu.
Dikatakannya, kalau lembaga penyalur resmi Pertamina sudah ada, namun untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat harus ada investor.
Ia mengatakan, Pertamina MOR V mendapat penugasan di 39 titik di wilayah kerjanya untuk menerapkan BBM satu harga hingga 2019, dan dari 39 titik tersebut masih terealisasi tiga titik, yaitu di Pulau Raas Kabupaten Sumenep Madura, Sumbawa Nusa Tenggara Barat dan Sumba Nusa Tenggara Timur.
"Sampai akhir tahun 2017 akan ada penambahan satu titik lagi, tetapi kami masih belum memastikan itu dimana. Kami masih melakukan survei dan penjajakan," katanya.
Herman mengaku, Pertamina MOR V akan berupaya mewujudkan kebijakan satu harga yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 2017, sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional.
Sebelumnya, tujuan Permen ESDM Nomor 36 Tahun 2016 adalah percepatan pemberlakuan Harga Jual Eceran BBM yang sama untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Adapun jenis BBM yang diatur untuk menerapkan program tersebut adalah jenis BBM tertentu yaitu minyak solar 48 (Gas Oil) dengan harga Rp5.150 per liter, minyak tanah dan BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu bensin (Gasoline) RON 88 dengan harga Rp6.450 per liter.
(A067/R010)
Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
