"Sebelum melangkah ke pembentukan holding seharusnya masing-masing BUMN itu menata manajemen, kinerja keuangan hingga operasional agar bisa diputuskan rencana holding dapat dilanjutkan atau tidak," kata Aroem, saat berbicara pada workshop BUMN dengan tema "Sinergi BUMN Hadir Untuk Negeri Menuju Indonesia Digdaya," di Panggung Trimurti, Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta, Kamis.
Workshop yang juga menghadirkan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Desi Arryani dan Pengamat Etnografi Marketing and Branding Amalia E. Maulana itu, digelar dalam rangkaian HUT Bersama 28 BUMN yang berulang tahun periode Februari-April 2017.
Menurut Aroem, perbaikan kinerja BUMN agar terjadi penguatan internal lantaran sehingga berpengaruh positif pada pembentukan holding BUMN di masa mendatang.
"BUMN yang punya utang banyak bisa diperkecil lagi. Utangnya aset diperbaiki, baru kita bicara ke holding BUMN," tegasnya.
Ditambahkan politisi dari Fraksi Golkar ini, jika manajemen sudah bagus maka kinerja keuangan akan melonjak dari sisi laba bersih maupun aset perusahaan yang terus mengalami pertumbuhan.
Sejauh ini kata Aroem, bahwa pembentukan holding BUMN yang sudah berjalan dengan baik baru Holding Pupuk Indonesia, meskipun belum sepenuhnya menunjukkan performa maksimal.
Untuk itu, ia mengapresiasi kebijakan Kementerian BUMN yang saat ini terus berusaha merealisasikan pembentukan holding pada enam sektor usaha, yaitu Holding Migas, Holding Pertambangan, Holding Perumahan, Holding Jalan Tol, Holding Jasa Keuangan dan Holding Pangan.
"Saya apresiasi setiap langkah pembentukan holding BUMN, karena di dalamnya pasti ada niat mulia untuk memperbaiki kinerja perusahaan milik negara," kata Aroem.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah mengatakan pembentukan holding BUMN kepentingannya tidak hanya membuat BUMN besar secara buku, tapi secara operasional bisa efisien.
"Skala usaha dan jangkauan bisnis BUMN yang masuk dalam holding bisa lebih besar, sehingga potensinya sebagai agen pembangunan semakin kuat," ujar Edwin.
Terkait komunikasi Kementerian BUMN dengan DPR Komisi VI yang masih belum sinkron soal pembentukan holding BUMN, ia menjelaskan sejauh ini masih dalam proses.
"Komunikasi yang baik mesti dijalankan sehingga diharapkan terjadi suatu kesepakatan. Tidak ada kendala, tinggal kesepahaman saja," ujarnya.
Pewarta: Royke Sinaga
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2017
