Kemenperin rangkul 117 perusahaan 389 SMK di Jateng, Yogyakarta

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perindustrian menggandeng 117 perusahaan untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan 389 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) guna menjalankan program pendidikan vokasi industri di Jawa Tengah dan Yogyakarta, sebagai langkah menyiapkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan dunia usaha sekaligus mendorong pemerataan ekonomi.

"Di era persaingan global sekarang ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci sukses pelaku industri bisa bersaing dan memenangkan kompetisi," kata Menperin Airlangga Hartarto pada Peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta di Semarang, Jumat.

Airlangga, melalui keterangan tertulis Kemenperin, mengatakan sektor industri membutuhkan tenaga kerja yang kompeten, tidak saja dari keilmuan, tetapi lebih diutamakan penguasaan keterampilan dan attitude dalam bekerja.

"Kebutuhan ini diharapkan bisa dipasok dari pendidikan, khususnya pendidikan vokasi baik tingkat menengah maupun pendidikan tinggi," tuturnya.

Pada tahap pertama, peluncuran program pendidikan vokasi industri telah dilaksanakan tanggal 28 Februari 2017 di Mojokerto, melibatkan sebanyak 50 perusahaan dan 234 SMK di Jawa Timur.

Sebagai tindak lanjutnya, telah dilakukan penyelarasan kurikulum untuk 18 kompetensi keahlian bidang industri antara SMK dengan perusahaan.

Selanjutnya, Kemenperin menargetkan program pembinaan dan pengembangan SMK yang memiliki keberkaitan dan keberpadanan dengan industri, dengan sasaran sebanyak 1.775 SMK dengan 845.000 siswa yang akan dikerjasamakan dengan 355 perusahaan sampai tahun 2019.

"Untuk itu, selanjutnya akan diluncurkan secara bertahap program serupa, di provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, serta di Sumatera dan wilayah Indonesia lainnya," sebut Airlangga.

"Pada dasarnya ini adalah investasi industri terhadap SDM, karena jika pendidikan vokasi yang ada di Indonesia bisa menghasilkan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan industri, maka benefit tersebut akan kembali pada perusahaan," paparnya.

Pada kesempatan ini, Menperin menyampaikan apresiasi kepada para pelaku usaha yang telah antusias dan berkomitmen untuk bersama-sama mengembangkan pendidikan vokasi di Indonesia, salah satunya melalui program pembinaan dan pengembangan SMK berbasis kompetensi yang berkaitan dan keberpadanan dengan industri.

Sedangkan, kepada para kepala SMK yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan perusahaan, Menperin berharap agar dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengembangkan sekolahnya.

"Selanjutnya, saya meminta Pusdiklat Industri Kemenperin sebagai pelaksana untuk terus mengawal dan memantau pelaksanaan di lapangan dan kami mohon Kementerian terkait untuk mendukung program ini sesuai dengan kewenangan masing-masing," tegasnya.

Program ini diluncurkan oleh Menperin bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Selain itu juga dihadiri Anggota Komisi VI DPR RI serta pejabat di lingkungan Kemenperin dan pemerintah daerah.

Kondisi SMK

Menperin menggambarkan, kondisi SMK secara nasional saat ini membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah.

"SMK menghadapi krisis guru bidang studi produktif yang saat ini hanya berkisar 22 persen dari jumlah guru yang ada, padahal keberadaan guru bidang produktif sangat penting dalam penguatan keterampilan siswa," ungkapnya.

Belum lagi sarana dan prasarana pendidikan khususnya fasilitas praktikum di SMK, yang tidak saja kurang secara kuantitas, tetapi juga kualitas dan teknologi yang digunakan yang tertinggal jauh dari kebutuhan pasar kerja industri saat ini.

Kondisi yang demikian membuat lulusan tidak memiliki kesiapan untuk memasuki dunia kerja, dan berakibat pula pada semakin meningkatnya persentase lulusan SMK yang menganggur.

Menghadapi kondisi SMK tersebut, menurut Airlangga, diperlukan langkah terobosan agar SMK dapat menghasilkan calon tenaga kerja industri yang kompeten dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

"Maka dibutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan sehingga revitalisasi SMK dapat dilakukan secara masif dan terstruktur," ujarnya.

Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, yang menugaskan kepada para Menteri Kabinet Kerja dan Gubernur untuk dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia.

Bahkan, Kemenperin akan menyiapkan dana sekitar Rp500 juta untuk masing-masing SMK di Indonesia sebagai upaya memperbarui beberapa fasilitas pembelajaran yang dinilai sudah tertinggal dua generasi dibandingkan industri saat ini.

"Ini sedang dibahas di Kementerian Keuangan, dananya dari APBN. Ditujukan untuk pembaruan teknologi peralatan," ujar Airlangga.

Kemenperin juga menjajaki kerja sama vokasi dengan sejumlah negara, termasuk Perancis, Swiss, dan Singapura. Bentuk sinergi tersebut yang dilakukan adalah pengembangan sistem pendidikan vokasi dengan konsep dual sistem, yakni pendekatan pendidikan yang tidak hanya belajar teori, tetapi juga lebih menekankan pada praktek lapangan.

Untuk meningkatkan keterlibatan perusahaan dan memastikan keberlanjutan program link and match dengan SMK, Kemenperin telah menyusun skema insentif bagi perusahaan yang terlibat dan diusulkan penetapannya oleh Kementerian Keuangan.

"Industri ini diharapkan bisa bekerjasama dengan lima SMK, kemudian juga memberikan pengajaran ke SMK," tutur Airlangga.

Sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung program pembinaan dan pengembangan SMK yang link and match dengan industri, dalam kesempatan ini telah dilakukan juga pemberian bantuan (hibah) peralatan praktek kepada SMK dari beberapa perusahaan, yaitu PT. Djarum, PT.Astra Honda Motor, PT. Astra Daihatsu Motor, PT. Evercoss Technology Indonesia, PT. Unggul Semesta, PT. Yogya Presisi Teknikatama Industri, PT. Terryham Proplas Indonesia, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), dan PT. Sido Muncul.

Selain itu, dalam kesempatan ini, Menperin memberikan bantuan dari Ditjen IKM Kemenperin berupa mesin dan peralatan IKM alat angkut kepada Kelompok IKM Tegal Manufacturing Part.

Di samping itu, pelaksanaan pelatihan menjadi salah satu program jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan tingkat keahlian yang tidak terlalu tinggi.

Misalnya, model pelatihan dengan sistem three in one (yaitu pelatihan, sertifikasi kompetensi dan penempatan kerja) yang perlu dikembangkan secara masif.

Pelatihan ini tidak hanya memberikan keterampilan kepada peserta diklat, tetapi juga memberikan jaminan kompetensi melalui sertifikasi kompetensi, dan yang terpenting adalah bahwa seluruh lulusan terserap bekerja di industri.

Dalam kesempatan ini, akan dilakukan pembukaan diklat sistem 3 in 1 yang diikuti oleh 290 orang peserta, yang terdiri dari Diklat Operator Mesin Industri Garmen sebanyak 200 orang, yang akan ditempatkan bekerja di PT. Eco Smart Garmen Indonesia di Boyolali, dan PT. Globalindo Intimates di Klaten.

Selanjutnya, Diklat operator mesin looming sebanyak 40 orang yang akan ditempatkan bekerja di PT. Dasaplast Nusantara di Jepara, serta Diklat operator Jahit Alas Kaki sebanyak 50 orang, yang akan ditempatkan bekerja di PT. Wangta Agung Surabaya.

"Program diklat dengan sistem 3 in 1 ini pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 22.000 orang. Kami menargetkan hingga tahun 2019 sebanyak 162.000 orang orang akan mengikuti diklat ini," ucap Airlangga.

Kemenperin pada periode 2017-2019 merancang sejumlah kegiatan untuk menyiapkan tenaga kerja industri tersertifikasi sebanyak 1.040.552 orang.

"Program-program tersebut perlu kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait seperti Kadin, Kemenristekdikti, dan Kemenaker," sebut Airlangga.