Antara jembatani "Riau Go It" sentuh perdesaan

Pekanbaru (ANTARA News) - Perum LKBN Antara Biro Riau mendukung program teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan Pemerintah Provinsi Riau agar hadir sampai ke kawasan perdesaan dengan menggelar Forum group discussion" yang bertajuk "Akankah Riau Go IT sampai ke Kawasan Perdesaan".

"Ada keselarasan antara program Pemprov Riau melalui Riau go IT dengan Kantor Berita Antara, sebab Antara turut menjembatani penyebarluasan informasi sampai ke Kawasan 3T (terluar, terdepan dan terisolir) sesuai Nawacita," kata Direktur Komersil dan Pengembangan Bisnis Antara Hempi Nartomo Prajudi di Pekanbaru, Kamis.

Ia mengatakan, terselenggaranya FGD ini sebagai bentuk kepedulian LKBN Antara untuk mendorong membumikan smart province dengan gerakan nyata realisasi program-program Riau go IT yang diluncurkan pada HUT Riau ke 59 pada 2016 lalu agar menyentuh kawasan perdesaan.

"Kami terpanggil dan menjadi kewajiban moral untuk membantu merekatkan keseluruhan RI melalui penyebarluasan informasi melalui teknologi, ditambah lagi tuntutan masyarakat yang menginginkan informasi meyebarluas secara merata," sebutnya pula.

Dijelaskannya, dalam penerapan TIK ada dua hal mendasar yakni pemanfaatannya bagi pemerintah maupun pengguna IT, kemudian perubahan paradigma karena teknologi dapat mengubah pola kerja dan pola fikir penggunanya.

Diharapkannya melalui FGD ini, akan melahirkan literasi teknologi sehingga mengarahkan arah kebijakan dan gerakan nyata yang diambil pemerintah Provinsi Riau dengan 1.592 desa yang dimiliki.

Kegiatan ini dibuka Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dengan Panelis pada acara itu adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau serta dipandu oleh Hisam Setiawan anggota Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi Riau.

Turut hadir pula Ketua DPRD, Bupati/Walikota se Riau Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se Riau, Kepala Diskominfo Kabupaten Kota, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten/kota, Rektor Perguruan tinggi, perusahaan swasta, praktisi dan penggiat IT, Perwakilan Desa serta Media Massa.

(T.KR-FZR/F012)