Menteri Susi ingin tangkapan ikan utamakan untuk domestik

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan hasil tangkapan ikan yang diperoleh di berbagai kawasan perairan nasional diutamakan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

"Dengan tekanan-tekanan kebutuhan dunia akan seafood, seafood yang kita punya akan dicari dan dikejar oleh banyak negara. Saya ingatkan kepada bapak-bapak semua, utamakan untuk bangsa kita dahulu," kata Menteri Susi dalam acara pelantikan Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, target tambahan tangkapan ikan yang dipatok KKP bukanlah untuk diekspor semua, tetapi diprioritaskan guna mpeningkatan kualitas manusia Indonesia.

Menteri Susi mengakui bahwa devisa itu memang penting, tetapi kualitas sumber daya manusia di Indonesia juga sangat penting.

Dia mengingatkan angka stunting indeks anak-anak Indonesia sangat tinggi, dimana berdasarkan data periode 2003-2013, stunting indeks anak-anak Indonesia mencapai 39 persen, dan satu dari tiga anak-anak Indonesia tumbuh kuntet.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja menyatakan, perizinan usaha perikanan adalah mekanisme yang juga dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan sumber daya ikan nasional secara berkelanjutan.

"Instrumen perizinan bukan hanya untuk mengeluarkan izin menangkap ikan, tetapi juga untuk pengendalian," kata Sjarief Widjaja di kantor KKP, Jakarta, Rabu (12/4).

Menurut Sjarief, KKP adalah kementerian yang sangat menginginkan sumber daya ikan berkelanjutan di kawasan perikanan nasional.

Hal itu, ujar dia, dilakukan dengan membagi wilayah penangkapan perikanan (WPP) menjadi 11, dimana kalau ada WPP yang stok ikannya "merah" atau kritis maka KKP bakal mengendalikan jumlah kapal yang diizinkan untuk melaut di sana.

"Perizinan adalah instrumen untuk penangkapan ikan menjadi ekonomis dan membawa kesejahteraan," kata Dirjen Perikanan Tangkap.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal mengatakan, KKP perlu mengakselerasi berbagai program antara lain dalam hal pengadaan terkait sarana peralatan tangkap ikan bagi nelayan untuk meningkatkan produktivitas penangkapan ikan nasional.

Andi Akmal menyatakan, program yang masih perlu percepatan adalah mengkonversi kegiatan KKP pada pengadaan peralatan berukuran besar menjadi peralatan kecil, tapi banyak memberikan manfaat kepada nelayan tradisional, misalnya, kapal tangkap.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan bahwa Republik Indonesia masih berada pada posisi nomor 10 di dunia pada ekspor perikanan.

Hal itu, ujar dia, sangat miris karena bila dibandingkan dengan negara kecil seperti Vietnam, di mana negara itu menduduki posisi ketiga dunia pada ekspor perikanan.