Komisi II DPR dorong bentuk Pansus Batam

Batam (ANTARA News) - Komisi II DPR RI mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang membahas masalah sengketa kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Kawasan Batam yang sudah terjadi selama bertahun-tahun.

"Kami akan memilih itu untuk diketuk di Paripurna, ini akan menjadi terobosan agar masalah menjadi jernih," kata anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hotmaulana Hutahuruk usai memimpin rapat koordinasi di Batam, Kepulauan Riau, Selasa.

DPR RI akan mendorong penyelesaian masalah kewenangan antar dua lembaga pemerintah di kota itu dari sisi politis, agar cepat selesai.

Pansus nantinya akan melibatkan beberapa komisi, di antaranya Komisi I, Komisi II dan Komisi VI.

Pansus melibatkan Komisi I, mengingat posisi Batam yang strategis berada di wilayah perbatasan, dan urusan status ekonomi kota itu secara tidak langsung juga berkaitan dengan urusan luar negeri yang menjadi urusan Komisi I.

Kemudian, Komisi II dilibatkan terkait urusan pemerintahan daerah dan lahan yang menjadi sengketa Pemkot dan BP Kawasan Batam.

"Dan BP Kawasan Batam berada di bawah Komisi VI," kata dia.

Meski sepakat mendorong terbentuknya Pansus, namun, ia mengingatkan pembentukan Pansus akan menimbulkan masalah psikologis, bagi masyarakat dan perkembangan investasi.

Ia mengatakan masalah sengketa kewenangan antara Pemkot dan BP Kawasan Batam harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dan investasi.

Menurut dia, akibat sengketa kewenangan, maka investasi Batam menjadi menurun drastis.

"Jadi banyak masalah di Batam, investasi mangkrak, sewa enggak jelas," kata dia.

Di tempat yang sama, Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyatakan pembentukan Pansus oleh DPR RI merupakan kebijakan lembaga politis, dan pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya pada wakil rakyat.

"Itu kebijakan dari DPR, terserah. Di pagar itu saya tidak boleh masuk, mereka yang punya wilayah," kata dia.

Namun ia sepakat, masalah sengketa kewenangan di Batam harus segera diselesaikan karena telah menjadi kendala pembangunan dan perkembangan ekonomi.

Sama dengan Gubernur, Wali Kota Batam Muhammad Rudi juga berharap masalah kewenangan segera diatasi, bagaimanapun caranya, termasuk bila harus melalui Pansus DPR RI.

(T.Y011/M041)