Hampir setengah triliun rupiah untuk bikin ribuan kapal

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan anggaran sebesar Rp467 miliar dalam rangka membangun sebanyak 1.068 unit kapal bantuan perikanan yang terdiri atas beragam ukuran yaitu 3-120 gross tonnage.

Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Sjarief Widjadja, dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa, menyebutkan kapal yan akan dibangun yaitu 449 unit kapal untuk 3 GT, 498 unit untuk lima GT, 92 unit untuk 10 GT, 3 unit untuk 20 GT, 20 unit untuk 30 GT, dan 3 unit untuk 120 GT.

Selain itu, ungkap Sjarief Widjaja, juga akan dibangun pula kapal pengangkut ikan berukuran 100 GT dari baja sejumlah tiga unit.

"Di tahun 2017 ini pendekatannya harus holistik. Yaitu tidak hanya kapal dibantu, tetapi alat kapal untuk penangkap ikan dibantu, sertifikasi dibantu, teknologi termasuk bengkelnya dibantu," tuturnya.

Untuk itu, dalam rangka melengkapi kapal bantuna tersebut juga dibantu alat penangkapan ikan ebanyak 2.990 paket dengan total anggaran Rp79 miliar.

Bantuan alat penangkapan ikan itu terdiri atas gillnet dengan 59 spesifikasi, dua spesifikasi trammelnet, tiga spesifikasi rawai hanyut, tiga spesifikasi rawai dasar, lima spesifikasi bubu, satu spesifikasi pancing tonda, satu spesifikasi pole and line, dan 15 spesifikasi handline.

Selain bantuan alat penangkap ikan itu, lanjutnya, untuk memudahkan dan memfasilitasi nelayan untuk memperbaiki mesin dan kapal penangkap ikannya juga disiapkan pula bengkel yang tersebar di sebanyak 20 pelabuhan.

Sebelumnya, KKP dinilai perlu mengevaluasi menyeluruh terkait dengan program kapal bantuan agar tidak mangkrak, karena kapal semacam itu sangat bermanfaat bagi nelayan yang mampu menggunakannya, kata satu kajian.

"Perlu evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program pengadaan kapal tahun 2016," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kemaritiman untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, di Jakarta, Senin (17/4).

Selain itu, ujar Halim, untuk program pengadaan kapal pada 2017 perlu untuk dimoratoriumkan sebelum dilakukan kajian partifisipatif mengenai sasaran pembangunan kapal hingga sebaran penerima bantuan.

Menurut dia, penting juga untuk membangun sinergi dengan Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkenaan dengan perizinan pendaftaran kapal dan hal-hal terkait lainnya.

Halim juga menegaskan pentingnya memfasilitasi pelatihan pengoperasian kapal melalui pemanfaatan teknologi baru di bidang penangkapan ikan sehingga aktivitas melaut tidak berbiaya besar.